Suaramedannews.com, Samosir – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir menyayangkan pembatasan akses terhadap wartawan saat meliput Festival Tao Toba Jou-Jou 2026 di Waterfront City Pangururan, Sabtu (8/8/2026).
PWI menilai tindakan panitia dan event organizer (EO) telah menghalangi kerja jurnalistik dan mendiskriminasi wartawan lokal.
Ketua PWI Kabupaten Samosir, Tumpal Sijabat, mendesak panitia menerapkan mekanisme peliputan yang jelas, terbuka, dan adil bagi seluruh awak media.
Insiden bermula saat wartawan Samsir Sitanggang diminta petugas keamanan bernama Irawan untuk turun dari area panggung. Alasannya, hanya media yang terdaftar dan memiliki badge dari panitia yang diperbolehkan.
“Yang meliput kegiatan harus resmi dan pakai badge dari panitia,” ujar Irawan kepada Samsir.
Samsir pun mempertanyakan aturan itu. Pasalnya, di waktu bersamaan ada pihak lain yang bebas mengambil dokumentasi di sekitar panggung tanpa badge.
Tumpal menilai kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika panitia sejak awal bersikap transparan.
“Kalau memang ada ketentuan harus terdaftar dan pakai badge, sampaikan sejak awal ke seluruh media. Jangan ketika wartawan sudah di lokasi baru dikasih pembatasan. Ini namanya gagap administrasi,” tegas Tumpal, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, pengaturan akses demi keamanan sah-sah saja. Namun jika diterapkan tebang pilih, maka itu sama saja dengan menghalangi tugas jurnalistik.
“Hal seperti ini kesannya menghalang-halangi tugas jurnalistik. Aturan boleh ada, tapi harus jelas, disosialisasikan sejak awal, dan berlaku adil. Jangan ada kasta dalam peliputan,” ujarnya.
Tumpal juga menyoroti minimnya koordinasi panitia dengan media lokal. Padahal, kata dia, wartawan Samosir-lah yang paling tahu dan paling cepat menyebarkan informasi kegiatan di daerahnya.
“Wartawan di Samosir juga ada. Kami juga ingin dilibatkan. Jangan pula wartawan yang tinggal dan bertugas di Samosir hanya jadi penonton ketika ada kegiatan besar di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Ia meminta ke depan panitia dan EO membangun komunikasi sejak awal dengan PWI dan media lokal.
“Kalau konsepnya registrasi, silakan. Kami hormati. Tapi mekanismenya harus jelas: kapan pendaftaran dibuka, siapa verifikasinya, bagaimana dapat badge. Jangan sampai wartawan yang datang kerja justru diperlakukan seperti penyusup,” kata Tumpal.
PWI Samosir menegaskan, keamanan dalam kegiatan memang perlu. Namun keamanan tidak boleh dijadikan tameng untuk membatasi kerja pers secara tidak jelas, apalagi terhadap wartawan yang bertugas di wilayahnya sendiri.
“Kami tidak ingin memperbesar persoalan. Tapi kami juga tidak ingin tugas jurnalistik dipandang sebelah mata. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Karena itu panitia harus lebih terbuka, komunikatif, dan adil,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari panitia pelaksana Festival Tao Toba Jou-Jou 2026 terkait aturan peliputan tersebut.
(Royziki F.Sinaga)