Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Medan – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik atau Ari, mengkritik keras keputusan pemerintah mengalihkan sebagian anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar kesalahan alokasi, tetapi juga berpotensi merugikan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Dari awal, masyarakat diberi angin surga MBG dari APBN, ternyata anggaran pendidikan yang menjadi korban. Ini sudah masuk kategori pembohongan publik kelas kakap,” kata Ari, Sabtu (28/02/2026).
LIPPSU menilai penggunaan dana pendidikan untuk program lain, walau bersifat sosial, melemahkan mandat konstitusional alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan.
Azhari AM Sinik pun mengutip pernyataan anggota PDIP yang membeberkan fakta tersebut, seperti pernyataan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyatakan dari total anggaran pendidikan Rp 769 triliun, APBN 2026 mengalokasikan Rp 223,5 triliun untuk MBG. Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menegaskan hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN dan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
Ari menegaskan, “Anggaran pendidikan seharusnya menjadi fondasi bagi kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses belajar siswa. Jika dipotong untuk program lain, generasi muda Indonesia menjadi pihak yang dirugikan.” LIPPSU juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada publik terkait pergeseran dana ini, sehingga masyarakat hanya menerima narasi MBG yang seolah ‘tanpa biaya’.
Lebih lanjut, Ari meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi skema pendanaan MBG agar tidak membebani anggaran pendidikan.
“Program sosial tidak boleh mengorbankan hak dasar anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, sedangkan MBG, walau baik, seharusnya dibiayai dari sumber lain yang tidak mengganggu pendidikan,” katanya.
LIPPSU menekankan perlunya transparansi penuh dan keterbukaan data agar publik dapat menilai prioritas pembangunan secara objektif. “Jika pemerintah serius soal pembangunan nasional, jangan pernah menukar kualitas pendidikan dengan program populis yang sifatnya jangka pendek,” pungkas Ari.
Tiada Hari Tanpa Masalah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sedang menghadapi beberapa tantangan serius dalam implementasinya. Berdasarkan laporan terbaru hingga Februari 2026, berikut adalah masalah-masalah utama yang dilaporkan:
Kasus Keracunan Massal: Ini menjadi masalah paling menonjol. Kasus terbaru dilaporkan terjadi di Cimahi pada 26 Februari 2026, di mana puluhan pelajar mengalami keracunan sehingga operasional dapur satuan pelayanan (SPPG) dihentikan sementara. Kasus serupa juga terjadi di Kudus pada Januari 2026 yang melibatkan ratusan siswa.
Kelemahan Tata Kelola & Pengawasan: Pakar kesehatan dan lembaga seperti KPAI menyoroti lemahnya standar sanitasi dan kontrol kualitas. Muncul dugaan penggunaan peralatan bekas di beberapa dapur satuan pelayanan, yang memicu kemarahan Badan Gizi Nasional (BGN).
Distribusi Tidak Merata: Di beberapa daerah seperti Sikka, NTT, jumlah porsi yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah siswa, sementara di daerah lain distribusi terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas.
Polemik Anggaran: Terdapat kritik mengenai penggunaan dana pendidikan untuk mendanai program ini, yang dikhawatirkan mengganggu prioritas pendidikan lainnya.
Penghentian Sementara (Jeda Operasional): BGN sempat menghentikan sementara distribusi pada 16–22 Februari 2026 karena libur hari besar, dan layanan baru kembali normal pada 23 Februari 2026.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara menghadapi kendala serius, termasuk dugaan pencemaran limbah dapur di Langkat, temuan bakteri melebihi batas (Bacillus cereus, S. aureus), serta kasus cacing/ulat pada menu di Sei Rampah. Pemprov Sumut memperketat pengawasan, menuntut Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan mengevaluasi SPPG.
Berikut detail permasalahan program MBG di Sumut:
Keamanan Pangan & Kesehatan: Hasil uji BBPOM Medan menemukan kontaminasi mikroba (E. coli dan Salmonella) akibat kurangnya higiene. Kasus dugaan keracunan/gejala mual dialami siswa, termasuk di Asahan (meski hasil lab sempat negatif) dan temuan cacing/ulat di SMKN 1 Sei Rampah.
Masalah Lingkungan & Dapur: Limbah dapur SPPG di Langkat diduga mencemari sawah warga karena minimnya instalasi pengolahan limbah.
Dugaan Kelalaian & Pengawasan: Ditemukan kasus mobil pengangkut makanan yang diduga digunakan untuk mengangkut hewan ternak.
Respon Pemprov Sumut: Dinas Kesehatan Sumut memperketat pengawasan pada rantai pasok dan kebersihan. SPPG yang bermasalah, seperti di Sei Rampah, mendapatkan perhatian serius untuk evaluasi.
Penanganan: Badan Gizi Nasional (BGN) Sumut melakukan mitigasi dengan pelatihan petugas, peningkatan standar SOP, dan memantau melalui platform digital Tauwas Care.
(Royziki F.Sinaga/red)
