Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Medan – Desakan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat dari kalangan sipil. Presidium LTKP (Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik), Syafaruddin Sikumbang, Ketua Gen Z Sumut Rudi Hutabarat, dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Azis Sibarani menilai eksekusi MBG sudah melenceng dari tujuan awal pemenuhan gizi dan pemberantasan stunting.
Ketiganya menyoroti keributan penolakan Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 yang menghentikan MBG saat libur sekolah.
“Sudah banyak masyarakat menyatakan dan tegaskan, yang paling ribut soal MBG bukan murid, tapi justru para pengusaha pemilik dapur SPPG,” ujar Syafaruddin Sikumbang di Medan, Jumat (19/6/2026).
Sebelumnya Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menolak SE tersebut dengan alasan melanggar kerja sama dengan BGN. Para pengusaha meminta MBG tetap jalan meski sekolah libur.
Syafaruddin Sikumbang menilai sikap itu menunjukkan program sejak awal lebih fokus ke proyek dan cuan. Data sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut tidak nyambung dengan kebutuhan lapangan.
“Papua Pegunungan angka stunting 40 persen, SPPG-nya cuma 13. Sulawesi Barat stunting 35 persen, SPPG cuma 117. Sementara Jawa Barat stunting 15 persen, tapi SPPG-nya 6.357 unit,” jelasnya.
Sementara, Ketua Gen Z Sumut Rudi Hutabarat menambahkan, niat MBG mungkin bagus tapi eksekusi di lapangan berantakan. Ia juga menyoroti warga yang kritis malah dicap agen Soros, antek asing, pemecah belah, anti NKRI, dan sejenisnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum AMDHI Azis Sibarani menyebut fakta kini terbuka dengan ditahannya eks Ketua BGN dan dua wakilnya oleh Kejaksaan, serta disegelnya 6.000 unit motor listrik.
“Maka wajar kalau MBG memang layak dimoratorium,” kata Azis.
Ketiganya mendesak pemerintah mengevaluasi total tata kelola MBG agar kembali pada tujuan utama pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, bukan sekadar proyek.
(Reporter:Irwan Syahputra/Editor:Royziki F.Sinaga)
