Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Jakarta – Peluncuran perdana Humanity Law Firm And Partners sukses di Orchardz Hotel Jakarta berlangsung dengan sukses, acara tersebut menandai tonggal penting bagi firma hukum yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam industri pelayaran dan pertambangan.Minggu,(23/02/2025).
Dalam sambutannya Direktur Humanity, Fakhlur, menyampaikan bahwa Humanity terinspirasi dari adagium hukum “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang berarti “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”. Frasa ini merupakan diktum dasar politik hukum negara yang pertama kali dikemukakan oleh Marcus Tulilus Cicero dalam bukunya De Lefibus (Tentang Hukum).
“Kami sangat gembira dapat memperkenalkan Humanity Law Firm And Partners kepada publik,” ujar Fahrul
“Kami hadir untuk memberikan solusi hukum yang komprehensif dan profesional bagi para pelaku industri pelayaran dan pertambangan”jelasnya kembali
“Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang mendalam mengenai kedua industri ini, kami dapat memberikan bantuan hukum yang efektif dan efisien.”harapnya
Fahrul juga menambahkan bahwa kegiatan ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0000231-AH.01.18 Tahun 2025 Tanggal 13 Februari 2025.
Peluncuran ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan dari industri pelayaran dan pertambangan, para ahli hukum, akademisi, serta para advokat yang tergabung dalam Humanity Law Firm And Partners.
Curah Pikiran dari Jufri Lanuru, S.M., S.H., M.H. sebagai Keynote Speaker menyampaikan bahwa saat ini berbagai modus operandi dan upaya pelanggaran hukum di bidang pelayaran berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan transportasi laut.
Padahal, di Indonesia implementasi penegakan hukum di laut melibatkan kurang lebih 13 instansi dengan undang-undang yang menjadi payung hukumnya untuk melakukan tugas penyidikan tindak pidana pelayaran, keselamatan maritim, dan perlindungan lingkungan laut, termasuk surat-surat kapal. Penyidikan dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik khusus seperti syahbandar, nahkoda kapal negara/pemerintah, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu.
Penegakan hukum di laut juga menyangkut tindak pidana kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan tindak pidana umum lainnya.
Selain itu, penegakan hukum laut sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin, perlakuan kargo hasil tambang yang tidak sesuai ketentuan pengangkutan melalui laut, terutama skala mikro yang umumnya berlatar belakang ekonomi lemah, pendidikan rendah, dan pekerja paruh baya.
Pelaku pertambangan skala menengah ke atas terkadang memerlukan waktu yang lama karena faktor politik, sumber daya aparatur, persepsi masyarakat, dan budaya masyarakat.
Oleh karena itu, peran penting para advokat pada kantor-kantor hukum seperti Humanity Law Firm diharapkan hadir untuk ikut berkontribusi menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan pelaku industri pelayaran dan pertambangan di Indonesia dalam mencari keadilan.
Dalam kesempatan itu Prof. Gunawan Nachrawi menyampaikan bahwa kehadiran kantor hukum Humanity Law Firm dengan kekhususannya di bidang pelayaran dan pertambangan merupakan terobosan baru dan visioner.
Mengenai proses penegakan hukum hari ini, beliau berpendapat bahwa lebih condong mengarah pada teori hukum alam, yaitu siapa yang kuat, dialah yang menang. Di akhir sambutannya, Prof. Gunawan berharap semoga Humanity menjadi garda terdepan dalam mengawal penegakan hukum, khususnya di bidang pelayaran dan pertambangan, dan terus berkembang, tegasnya.
Sartono Gurning,SH.,MH. sebagai pendiri Law Firm Sartono Gurning,SH.,MH yang juga menjadi bagian dari tim Advocat memberikan apresiasi yang setijggi-tingginya atas berdirinya Humanity Law Firm dan berharap kedepannya menjadi pusat pergerakan keadilan dalam industri pelayaran dan pertambangan.
“Saya harapkan menjadi suatu pusat pergerakan keadilan dalam Industri Pelayaran dan Pertambangan, mari kita sama-sama menjaga solidaritas dalam menjaga dan mewujudkan pengaman kelautan dan pertambangan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar nya dan menjadi salah satu wadah kemanusiaan untuk keadilan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebijakan dan strategi kelautan dan pertambangan”harap Sartono.
Terpisah Ria gurning,SP sebagak Humas di Humanity Law Farm Partner yang satu-satu nya perempuan yang ikut serta dalam tim tersebut yang juga memberikan apresiasi dalam penegakan hukum dikelautan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menangani masalah dan pembaharuan potensi laut yang ada di Indonesia.
“Adanya pendampingan hukum menjadi salah satu tujuan dengan melakukan sinergitas kepada perusahaan dan pemerintah yang bergerak di laut dan tambang. Semoga dengan adanya Humanity Law Farm Partner ini menjadi lebih mudah akses kita mengetahui perkembangan teknologi informasi dan sistem di kelautan dan pertambangan”jelas Ria Gurning
(Royziki F.Sinaga/red)
