RIBUAN MASA BURUH DATANGI KANTOR DPRD SUMUT, “MENOLAK PUTUSAN PEMERINTAH”

Suaramedannews.com, Medan – Masa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sumatera Utara yang terdiri dari DPD KSPSI-AGN SUMUT, FSP PPMI SPSI SUMUT, F-SERBUNDO, SPN SUMUTFSB LOMENIK, SBB , SBMI, Merdeka, SERBUNAS, KSBI 92, PPMI SUMUT, FSP NIBA SPSI SUMUTdan FSP TSK SPSI SUMUT melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan. Senin, (15 Agustus 2022 )

Dalam orasinya masa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan sikap :

1. Cabut undang – Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenaga kerjaan.

2.Cabut Peraturan Pemerintah No.36 tahun2021 tentang pengupahan.

3.Meminta kepada Pemerintah agar memberlakukan kembali upah minimum sektoral Kabupaten/Kota tahun 2022.

4.Nqikkqn upah minimum propinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) sebesar 8 persen tahun 2023.

5.Cabut izin Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang melanggar aturan seperti membayar upah dibawah UMK, tidak mendaftarkan buruh menjadi peserta BPJS.

6. Maksimalkan fungsi dan tugas pengawas Ketenaga kerjaan.

Meminta kepada Presiden dan DPR RI agar menerbitkan Undang- Undang perlindungan buruh perkebunan kelapa sawit.

8. Hapus pasal – pasal dalam rancangan Kitab undang- undang Hukum Pidana ( RKUHP ) yang mempersulit dan membatasi Hak Azasi Rakyat Indonesia dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Kedatangan serikat buruh disambut dengan baik oleh anggota DPRD Sumut Komisi E Bung Jumadi dan Hendri dari Partai PKS, yang akan menyampaikan aspirasi masa buruh ke pucuk Pimpinan.

(Penulis:Anto/Editor:Ridho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.