Tanggapi Aksi Sejuta Buruh, DPP K-Sarbumusi Tegaskan Sejak Awal Tolak UU Cipta Kerja

Suaramedannews.com, Medan – Terkait aksi buruh dengan tagline ‘Aksi Sejuta Buruh Dorong Cabut UU Cipta Kerja’, yang digelar Rabu, (10/8/2022), Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (DPP K-Sarbumusi NU) yang diwakili Ketua Federasi RTMM Garteks Sarbumusi, Akhmad Khambali menanggapi bahwa Konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap yang tegas, jelas dan dengan prinsip kehati-hatian terlebih dalam menanggapi UU Cipta Kerja

Pria yang akrab disapa Kyai Khambali ini mengatakan, dengan beberapa pertimbangan Konfederasi Sarbumusi tidak mengikuti aksi satu juta buruh. Meski demikian, hal itu bukan berarti pihaknya mendukung diberlakukannya aturan-aturan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Karena Konfederasi Sarbumusi sejak awal munculnya isu UU Cipta Kerja sudah menolak. Bahkan, saat UU Cipta Kerja masih berupa draft, Sarbumusi mempunyai sikap yang sama menolak draft RUU milik pemerintah akan tetapi tetap memberikan masukan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan buruh.

“Dalam rangka menolak dan memberikan masukan, Sarbumusi ikut berpartisipasi melakukan pembahasan dan mengikuti rangkaian pembahasan secara tripartit untuk berjuang memberikan masukan,” ujar Kyai Khambali.

Seperti dilansir dari NU Online, Rabu (10/8/2022) telah berlangsung aksi buruh dengan tagline ‘Aksi Sejuta Buruh Dorong Cabut UU Cipta Kerja’. Sejak beberapa hari terakhir, beberapa buruh dari sejumlah daerah melakukan aksi long march menuju Jakarta dan berbagai titik aksi lainnya di beberapa wilayah termasuk di Sumatera Utara.

Selain di Jakarta yang dipusatkan di Gedung DPR RI, aksi tersebut juga digelar di berbagai Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia termasuk di Kota Medan, Sumatera Utara.

Aksi yang dikoordinatori oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat itu meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Tujuan aksi sejuta buruh ini tetap sama seperti aksi rakyat, mahasiswa, bersama buruh lainnnya sejak beberapa tahun belakangan yaitu meminta pemerintah mencabut UU cipta kerja atau Omnibus Law.

Jumhur menyebutkan, selain aksi akbar di Jakarta, hampir semua daerah di Indonesia juga akan melaksanakan demonstrasi dengan isu yang sama.

(Reporter:Indra Matondang/Editor:Royziki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *