Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Medan – Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia [AMDHI] Azis Sibarani menyatakan siap mengawal dan melindungi whistleblower yang membongkar dugaan pungutan liar serta gratifikasi di Samsat Medan Utara. Ia juga berencana akan mengerahkan massa AMDHI ke KPK RI jika Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak segera mengevaluasi Kepala Bapenda Sumut dan Kepala UPT Samsat Medan Utara.
Dugaan praktik ilegal di lingkungan Bapenda Sumut mencuat setelah seorang staf internal membeberkan informasi ke publik. Menurut Azis, pengakuan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Saya mengapresiasi keberanian staf tersebut. Di tengah budaya bungkam dan kekhawatiran terhadap sanksi, ada yang memilih bicara demi menyelamatkan uang rakyat. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya dilindungi negara,” ujar Azis Sibarani, Kamis [14/5/2026].
Azis mendesak Gubernur Sumut dan Inspektorat menjamin keselamatan serta karier pelapor. Ia mengingatkan agar whistleblower tidak menjadi korban mutasi, intimidasi, atau pemberhentian dengan alasan administratif.
“Jangan sampai setelah membuka data, dia justru dimutasi, dibully, atau diberhentikan. Jika itu terjadi, publik akan menilai Bapenda Sumut lebih melindungi pelaku dugaan pelanggaran daripada orang yang berani bersuara,” katanya.
Ia menilai informasi mengenai aliran uang yang sudah disampaikan ke publik cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.
“Sekarang bola ada di APH. Jika dugaan aliran ratusan juta rupiah per bulan itu terbukti benar, maka itu merugikan kas daerah dan mengkhianati kepercayaan masyarakat yang taat membayar pajak,” tegas Azis.
Azis juga meminta Bapenda Sumut melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Jika tidak mampu, ia menilai pimpinan institusi tersebut perlu dievaluasi.
“Satu pesan saya ke Bapenda: bersihkan dari dalam. Jika tidak mampu, maka pimpinan harus siap dievaluasi. Jangan mengorbankan pegawai yang berani bersuara,” ujarnya.
AMDHI menyatakan akan mengawal kasus ini hingga ke KPK RI. Aksi massa akan dilakukan jika tidak ada langkah konkret dari Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengevaluasi Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis dan Kepala UPT Samsat Medan Utara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Sumut dan UPT Samsat Medan Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
(Reporter:Irwan Syahputra/Editor:Indra Matondang)
