Diduga Tindakan Oknum PPNS Disnaker Sumut Tidak Wajar ,PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kabupaten Deli Serdang Sampaikan Surat Keberatan

suaramedannewa.com,Medan- Terkait tindakan dari PPNS/pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang tidak lazim saat proses pengambilan keterangan dari para pekerja/buruh selaku saksi pelapor bahkan terkesan adanya intervensi dalam kasus PT Starindo Prima yang sudah 11 tahun lamanya, PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang telah sampaikan surat keberatan.

Awak Media meminta keterangan kepada Ketua PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang Muhammad Sahrum, Kamis (28/12/2023). Melalui suratnya bernomor 432/HIP/PC.F.SP.KAHUT/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 yang ditujukan kepada Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumut yang ditanda tangani PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang Ketua Muhammad Sahrum dan Sekretaris Ir. Adiono, serta PUK FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc PT. Starindo Prima dimana suratnya telah disampaikan ke Disnaker Sumut.

Yang menjadi keberatan PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang selaku penerima kuasa dari pekerja/buruh (Pelapor) yaitu adanya pertanyaan dari pihak Pengawas Ketenagakerjaan/PPNS yg menyebutkan bahwa ”terlapor (PT. Starindo Prima) sudah bersedia membayar kekurangan upah sesuai dengan dengan perhitungan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan”, “apakah saudara mau menerima kekurangan upah sesuai dengan perhitungan Pegawai Pengawas”. Hal tersebut disampaikan kepada para pekerja/buruh PT. Starindo Prima ketika 5 orang pekerja/buruh yg dipanggil secara resmi dalam Pengambilan Keterangan,
Jelas dalam hal ini tindakan Pengawas ketenagakerjaan/PPNS Dinas Tenaga Kerja Sumut, telah bertentangan dengan kewenangannya sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya berperan melakukan penegakkan hukum atas laporan tindak pidana norma ketengakerjaan dengan melakukan pengumpulan bukti, mengambil keterangan para saksi, menyita barang bukti serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menetapkan tersangkanya.

Apalagi Pegawai Pengawas/PPNS Dinas Tenaga Kerja Sumut, hanya menyinggung soal kekurangan upah saja, padahal yang dilaporkan tidak hanya itu melainkan ada juga soal kekurangan upah lembur, THR yang belum dibayarkan, pesangon PHK dan upah prosesnya, cuti haid, kepesertaan PT. Jamsostek, termasuk Penetapan Pekerja/buruh menjadi Pekerja Tetap (PKWTT), secara jelas terindikasi tindakan dari Pengawas ketenagakerjaan/PPNS Disnaker Sumut tersebut dikhawatirkan membuat kasus pelanggaran pidana ketenagakerjaan menjadi lemah dan kabur.

Disamping itu juga sehubungan dengan pengambilan keterangan, pihak PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang meminta agar Muhammad Sahrum selaku ketua juga sebagai pelapor turut diambil keterangan sebagai saksi agar lebih jelas tentang pelanggaran hak-hak normatif/pidana norma ketenagakerjaan di PT. Starindo Prima yang sudah 11 tahun lamanya belum terselesaikan.

Atas tindakan Pengawas ketenagakerjaan/PPNS Disnaker Sumut tersebut, PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang juga meminta penundaan pengambilan keterangan saksi pelapor Wita Suhastini dan kawan-kawan yang seharus dijadwalkan tanggal 28 dan 29 Desember 2023, karena dikhawatirkan pertanyaan yang diajukan tetap sama. Seperti Sebelumnya para saksi pelapor telah diambil keterangannya pada tanggal 21 dan 22 Desember 2023 lalu.

Dalam hal ini PC FSP KAHUT IND-KSPSI AGN atuc Kab. Deli Serdang berharap agar Kadis Tenaga Kerja Sumut dapat meninjau ulang tata cara proses pengambilam keterangan oleh PPNS ketenagakerjaan/pengawas ketenagakerjaan.

Pemerhati Norma Hukum Perburuhan di Sumatera Utara, Yudi Ikhsan F. Lubis menyampaikan bahwa Sanya
Kasus pelanggaran Hak-Hak Normatif yg terjadi di PT. Starindo Prima yg sudah memasuki 11 tahun lamanya belum Selesai, merupakan sebuah Peristiwa Besar di Propinsi Sumatera Utara, dan juga bisa satu-satunya Peristiwa Perburuhan di Republik Indonesia

Lain lagi Tanggapan dari Aktivis Perburuhan Sumatera Utara yg juga Ketua PD.F.SP.PPMI-KSPSI AGN atuc Sumatera Utara, Harianto atau yg dikenal Anto Gondrong mengatakan Kasus Pelanggaran Hak-Hak Normatif di PT. Starindo Prima yg sudah memasuki 11 tahun belum juga selesai adalah satu contoh yg tidak baik bagi Nasib Pekerja/Buruh di Sumatera Utara, Bukan tidak ada yg pintar pejabat berwenang disumatera Utara katanya, Tapi, Herannya Kenapa ya dan Ada Apa sebenarnya ?

Yang dicemaskan oleh Harianto atau Anto Gondrong, bukan hanya Nasib Pekerja/Buruh, tapi juga Nasib dari Tokoh-Tokoh Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumatera Utara itu secara otomatis akan tercoreng, dikarenakan Kasus Pelanggaran Hak-Hak Normatif ini diketahui oleh para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diseluruh Provinsi dinegara Republik Indonesia, Waduh gawat juga katanya.

Anto berharap kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, dapat menyelesaikan kasus tersebut, secara baik dan benar, demi Marwah dari Disnaker Sumut, ucap Anto. (Ag/Sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *