Diskusi Kelompok di Institut Taman Creative Medan

Suaramedannews.com,Medan- Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia rawan terjadi bencana banjir, baik di ukur dari intensitas curah hujan yang lumayan tinggi di hulu yang berada di Kabupaten Deli Serdang, begitu juga di wilayah administratif kota Medan yang dapat dilihat di daerah pesisir Belawan dengan kondisi air laut pasang yang disebut ROB.

Kegiatan diskusi yang dilaksanakan di Institut Taman Creative (ITC) Medan sabtu (01/10/2022).

Irwan salah seorang akademisi yang ikut dalam diskusi ini mengatakan, medan selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya, beberapa kecamatan seperti Medan Maimun, Medan Johor, dan Medan Sunggal selalu menjadi langganan banjir.

Banjir yang di akibatkan oleh kiriman air, intensitas hujan yang tinggi, sampah sedimentasi sungai, buruknya drainase, terjadinya penurunan tanah di daerah pesisir Belawan, dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang perannya sebagai manusia yang peduli bencana.

Beliau mengatakan kita harus lakukan kegiatan-kegiatan edukasi berupa sosialisasi, diskusi, seminar bahkan pembahasan secara terprogram dan terjadwal sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam hal ini selaku stakeholder yang mengurus kebencanaan.

Ramadhani seorang psikologi urun rembuk dalam hal ini mengatakan peran masyarakat sangat besar terhadap pengendalian banjir.

Dari tingkat masyarakat yang paling kecil kita sebut keluarga, sebagai orang tua harus memberikan panutan terhadap anak-anaknya untuk bersikap disiplin, jangan membuang sampah sembarangan, memberikan contoh yang baik agar lingkungan sekitar juga baik sebagai bagian dari pengurangan resiko banjir dan bencana lainnya.

“Saya siap untuk terjun memberikan pembelajaran secara psikologis kepada masyarakat,”sebur Ramadhani.

Diskusi ini membahas tentang bencana yang terjadi di Indonesia.

Provinsi Sumatera Utara terutama kota medan yang menjadi topik diskusi adalah permasalahan banjir, puting beliung, dan gempabumi yang baru terjadi di Tapanuli Utara.

Untuk mendukung semua itu peran dunia pendidikan sangat perlu dilibatkan sebagai lembaga yang dapat memberikan masukan, saran, dan motivasi serta memberikan kesadaran dan pengajaran pendidikan kebencanaan kepada masyarakat sejak usia dini.

Bukan hanya jenjang pendidikan di SD, SMP, SLTA saja bahkan hingga ke perguruan tinggi.

Untuk itu perlu dimasukkan kurikulum bencana di mata pelajaran atau mata kuliah sesuai saran dari Prof.Dr. Rahmat W Sembiring selaku akedemisi yang prihatin dan peduli mengenai bencana.

Begitu juga dengan tata kelola tentang kebencanaan, agar pemerintah daerah kab/kota dan Provinsi dapat bersinergi dan bekerjasama dalam mengurangi resiko bencana, sesuai aturan Perundang-undangan yang ada,”kata Rahmat Sembiring.

Menurut Benny yang aktif meneliti bencana di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara bahkan Indonesia mengatakan bahwa pemerintah belym maksimal dalam menjalankan Perda yang sudah dibuat, belum adanya keseriusan dalam implementasi kegiatan-kegiatan menangani kebencanaan, ini dapat di lihat dalam perspektif anggaran dan fokus kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan simulasi kebencanaan yang dilakukan pemerintah hasilnya belum tepat sasaran , seperti model simulasi yang dilakukan.

Seharusnya dalam pelaksanaannya dilakukan saat malam hari, dimana gempa atau bencana lainnya tanpa kita sadari datangnya,”kata Benny.

Pelaksanaan simulasi yang dilakukan juga jangan hanya sekedar kegiatan seremonial saja, ini harus dilakukan rutin dan berkesinambungan sebagai persiapan apabila bencana datang, seperti negara Jepang lakukan,” sebut Dr. Kuswandi.

Untuk mengurangi resiko bencana, pemerintah dapat melihat rumusan-rumusan secara ilmiah yang bisa dihitung, seperti yang diutarakan Dharman salah saru staf pengajar di kota Medan.

Kerentanan terhadap bencana yang terjadi dapat dihitung dengan metode ilmiah, sebagai bentuk pemodelan pengurangan resiko bencana.

Beliau juga memberikan masukan agar instansi pemerintah dan pelaksana kegiatan jangan memberikan ruang kepada lembaga/perseorangan untuk melakukan manipulasi keuangan.

Dalam kebencanaan apabila suatu tindakan dan kegiatan yang merugikan seperti korupsi dampaknya sangat buruk, jangan usai bencana malah kena “Prahara Korupsi,” jelasnya.

Dalam pengurangan resiko bencana pemerintah Provinsi Sumut telah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

Pembentukan Forum ini sebagai bagian dari amanat Undang-undang yang di implementasikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Utara, SK nya sudah diterbitkan Gubernur Sumut beberapa waktu lalu, untuk itu mari kita tingkatkan komunikasi dan kajian mengenai kebencanaan di Prov. Sumatera Utara bersama stakeholder yang disebut PENTAHELIX.

Jangan hanya secara simbolis dan seremonial saja pembentukan FPRB tersebut dilakukan sebut,” Benny selaku Ketua KOGANA Sumatera Utara.

 

Kolaborasi Pentahelix dari setiap stakeholder harus berjalan efektif,” kata Syahmadi. Kegiatan-kegiatan bisa dilakukan dengan kuatnya semangat, integritas, konsistensi dan komitmen bersama.

Tidak kalah penting peran media yang akan mempublikasikan ke masyarakat baik secara online maupun ofline.

Media sebagai corong penyampaian informasi harus mendukung kegiatan-kegiatan positif kebencanaan yang dapat dilakukan sebelum, sedang, dan sesudah bencana di dukung data yang valid.

Sebagai contoh Pemko Medan dalam hal ini BPBD Medan sedang melakukan Kajian Resiko Bencana (KRB) dengan kegiatan pekerjaan pengadaan alat peringatan dini banjir kota medan.

Hal ini di dukung dengan rencana program kota Medan yang diusung Walikota Medan sebagai kota yang inovatif dalam program penyelesaian masalah banjir kota medan sebut,” Ahmad sebagai salah satu tim media peduli bencana.

Kita harus berperan dan melakukan dengan sungguh-sungguh.

Action atau aksi melakukan hal positif, jangan menunggu bencana datang terlebih dahulu baru kita sibuk” tegas Zainul Thahar yang pernah memimpin instansi SAR.

Menilik

Perda Kota Medan nomor 1 tahun 2022,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2022 – 2042.

Peraturan ini mengatur tentang:

Rencana Struktur Ruang, Kawasan Strategis , Arahan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hak Kewajiban Masyarakat Kelembagaan

Dari semua hal yang disebutkan di atas, semua kita baik pemerintah, masyarakat harus komitmen.

Selama ini kita tidak taat asas contoh daerah tangkapan air (cathment area) ditimbun dijadikan kawasan perumahan oleh pengembang, sehingga apabila hujan akan banjir kawasan sekitarnya ini harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkas Abdul Aziz selaku pemerhati sosial dan lingkungan.

(Reporter:Anto/Editor:Ridho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *