Dr.Wilmar Simanjorang Penggiat Lingkungan Hidup ” Mari Bersama Selamatkan Danau Toba “

Dr.Wilmar Simanjorang, Pengiat Lingkungan

Suaramedannews.com, Toba Samosir – Danau Toba adalah raja dari segala Danau (the king of the lake). Pengakuan ini tentunya bukan tidak berdasar. Dengan peristiwa geologi ratusan ribu tahun yang lalu dan khususnya letusan Gunung Api Toba 75.000 tahun yang lalu secara evolusi alam telah terjadi suatu kekayaan yang luar biasa berupa warisan (heritage) keanekaragaman geologi/lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keanekaragaman budaya yang hanya satu-satunya di dunia karena mempunyai International Geological Significan Value (IGSV) atau nilai geologi internasional strategis dan Universal Outstanding Value (UOV) yang hanya dimiliki oleh beberapa destinasi wisata di dunia.

Sebelum tahun 60 an Kawasan Danau Toba dikelola dan dipelihara dengan keraifan lokal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan paradigma MARSIADAPARI (Marsirippa) dan larangan TOKKA artinya “ Pantang” untuk merusak lingkungan yang diyakini dan dipelihara turun temurun oleh masyarakat Batak dalam melestarikan keanekaragaman geologi/lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keanekaragaman budaya dengan demikian kehidupan masyarakat Kawasan Danau Toba penuh dalam kesejahteraan dan lingkungan hidup yang terpelihara.

Hal ini di ceritakan oleh Dr.Wilmar Simanjorang salah seorang penggiat lingkungan hidup di Danau Toba saat ditemui awak media ini disebuah cafe Daerah Toba yang didepannya disuguhkan pemandangan yang cukup memanjakan mata. Minggu (18/09/2022)

Setelah meneguk segelas kopi Dr. Wilmar kembali bercerita, Setelah Tahun 60 an dengan masuknya UU PMDN dan PMA yang diberi legalitas hukum maka mulailah masuk teknologi dan modal luar untuk mengeksplitasi sumber daya Kawasan Danau Toba dengan segala akibat yang ditimbulkannya di hulu hutan dirusak dengan penebangan kayu untuk industry dan perdagangan kayu, pembakaran lahan dengan alasaan untuk berkebun dan beternak. Pada Tahun 80 an oleh Menteri Pertanian kawasan hutan lindung dikeluarkan puluhan ribu ha untuk Areal Peruntukan Lain (APL) yang mengatas namakan kepentingan masyarakat dan APL ini menggiurkan bagi perusahaan dengan alasaan untuk berkebun dan beternak serta kebun bunga namun sasarannya adalah kayu hutan alam yang berumur ratusan tahun didalamnya, hingga sekarang tidak jelas pengelolaann dan peruntukan APL di Kawasan Danau Toba seperti dibiarkan digarap oleh masyarakat, bahkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir memberi Izin Lokasi untuk ratusan ha kepada perusahaan dengan memberi IPK tanpa Izin Lingkungan Hidup sesuai peraturan yang berlaku. Ditambah lagi kurangnya pengawasan terhadap hutan lindung maka kerusakan hutan semakin parah dari tahun ke tahun yang sekaligus menghancurkan sumber air ke Danau Toba dengan penurunan tinggi permukaan danau dari 905 ke 902 m diats permukaan laut.

Hal ini diperparah dengan diberikan lagi Izin untuk menyadap getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung yang barangkali tanpa suatu kajian yang matang menjadikan hutan pinus pusat aktivitas masyarakat dengan pengawasan yang longgar maka dapat menjadi salah satu sumber api pada musim kemarau, dan itu terbukti dengan terbakarnya kawasan perbukitan di Kabupaten Toba Samosir beberapa waktu lalu, lahan yang terbakar cukup luas hingga melewati beberapa Desa dan masuk ke kawasan wisata seperti Pusuk Buhit, Batu Hobon, Tele dan Sibea – Bea. Cukup disayangkan Sampai saat ini belum ada pihak yang berani bertanggung jawab dan berusaha mencari tau penyebab kebakaran tersebut.

Yang jelas – jelas akibat kebakaran tersebut menimbulkan masalah bagi kesehatan dan yang pastinya perubahan iklim yang cukupnyata yang bisa dirasakan akhir-akhir ini.

Dr. Wilmar tidak pernah menentang tentang gencarnya pembangunan oleh pemerintah pusat namun harus dipahami juga dampak pembangunan itu sendiri jika tidak memperhatikan sektor alam yang ada di Danau Toba, contohnya untuk lahan pertanian yang dikelola dengan teknolgi kimia, pupuk dan pestisida sangat dahsyat dipergunakan sehingga disamping merusak unsur hara tanah pertanian pada musim hujan menimbulkan run off ke Danau Toba dengan membawa unsur kimia dari lahan pertanian. Di tambah lagi kurangnya kesadaran pengunjung wisata alam Danau Toba dan masyarakat yang membuang sampah pelastik yang bisa dilihat dibeberapa tempat seperti perkarangan rumah, dilahan pertanian, sungai dank e dan danau toba.

Lanjut Dr. Wilmar menjelaskan kepada awak media ini tentang kerusakan Di hilir Kawasan Danau Toba dengan Kerambah jaring apung (KJA) yang melebihi daya tampung yang tersebar di hampir sebahagian besar pantai Danau Toba juga telah berakibat terhadap perusakan kualitas lingkungan hidup dengan pakan ikan berupa limbah dan tumpukan limbah di dasar danau yakni menimbulkan efek perusakan lingkungan yang ditandai dengan suhu dan kejernihan air yang semakin memburuk dan hilangnya biota danau diantaranya ikan endemic seperti IHAN BATAK, UNDALAP, PORA2, BANGGIT ( biawak danau) dan yang lainnya.

Dr. Wilmar juga mengatakan hal ini juga diperparah dengan semangkin banyaknya Limbah domestic berupa sampah dari rumah tangga, solar dan oli kapal dan juga limbah industry perhotelan , rumah sakit dan doorsmer di sekitar Danau Toba yang tidak punya pengolahan limbah sebagaimana mestinya dan sangat lemahnya pengawasan pemerintah untuk masalah ini.

Belum selesai masalah tentang kerusakan hutan dan limbah kini muncul masalah baru dengan adanya Galian C yang akhir-akhir ini marak dilakukan di Kawasan Danau Toba dengan mengatas namakan kebutuhan pembangunan baik yang berizin maupun tidak berizin sudah ikut serta mempunyai andil dalam kerusakan lingkungan yang menimpah Kawasan Danau Toba .

Jika tidak cepat diatasi permasalahan ini bisa jadi Akibat pengelolaan dan perawatan Kawasan danau Toba yang belum mengacu kepada seperangkat regulasi yang diperuntukkan maka cepat atau lambat akan terjadilah kebakaran di hutan yang diduga bisa karena dua faktor salah satu faktor penyeb itu adalah pembakaran lahan, belum lagi maraknya penebangan kayu Ilegal di hutan yang cepat atau lambat akan mengakibatkan banjir serta longsor yang sangat membahayakan dan mengancam kehidupan manusia.

Lanjut, Dr. Wilmar menjelaskan Untuk mengelola dan merawat Danau Toba dengan baik dan benar maka telah dikeluarkan seperangkat peraturan perundangan yang merupakan terjemahan dari UUD 45 dan UU serta Peraturan Pemerintah baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Diantaranya Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Penataan Kawasan Danau Toba.

Menurut PP Nomor 26 Tentang RTRW Nasional dengan Danau Toba KSPN. Jokowi Presiden RI melakukan kunjungan beberapa kali ke Toba menunjukkan rasa kagumnya akan Toba dengan menetapkan pembangunan Kawasan Danau Toba SUPER-SUPER PRIOTAS dan menjadikannya destinasi Internasional, bahan UNESCO sebagai Lembaga Pendidikan dan Budaya dunia pada 7 Juli 2020 menetapkan Toba Caldera Unesco Global Geopark yang didukung Peraturan Presiden No 9 tahun Tentang Taman Bumi. Berbagai kebijakan diantaranya Integrated Tourism Master Plan Danau Toba dan pembangunan infra struktur di Kawasan danau Toba. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan (GN-RHL), Go Green. Gerakan 1 miliar Pohon oleh SBY dan Gerakan 1 juta pohon oleh Jokowi.

Dr. Wilmar sangat menyayangkan terlalu banyaknya Yayasan dan LSM, kelompok masyarakat dari berbagai lapisan serta BUMN memproklamirkan menanam pohon dengan puluhan hingga ratusan hektar di KDT, Namun perencanaan penanaman pohon yang kurang matang dan juga perawatan yang kurang baik ditambah lagi dengan pembakaran yang hampir tiap tahun terjadi maka terlihat hasilnya belum Nampak.

Di tambah dengan Kelembagaan yang dibentuk untuk penyelamatan Kawasan Danau Toba sudah cukup banyak diantaranya Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT), Badan Pengembangan Otorita Danau Toba (BPODT), Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BP TC UGGp), Lake Toba Regional Management (LTRM).

Kelembagaan yang hampir bertujuan yang sama juga dibentuk yayasan dan LSM serta komunitas yang mengatas namakan Danau Toba lebih dari seratus.

Namun sepertinya dari keseluruhan seperangkat peraturan perundang undangan dan kelembagaan serta kebijakan, program kegiatan yang telah dilakukan untuk memulihkan Danau Toba belum menampakkan suatu hasil yang significan terlihat dari Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) yang belum menunjukkan hasil kearah yang lebih baik dan berkelanjutan dalam menuju ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. (*)

(Reporter:Fery/Editor:Ridho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.