Suaramedannews.com Suara Medan 
Medan, suaramedannews.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Medan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti rapor merah tata kelola pemerintahan dengan mengusung isu utama: “Indonesia Krisis Kebijakan”.
Massa menilai rentetan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini telah melenceng dari pemenuhan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut dianggap lebih berorientasi pada akomodasi kepentingan kelompok oligarki dan kroni kekuasaan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang kian terpuruk.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, GMNI Kota Medan membedah sepuluh poin krusial yang melandasi gerakan mereka. Pertama, organisasi mahasiswa ini secara terbuka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan sebagai respons kolektif atas melemahnya kondisi perekonomian nasional yang kian membebani daya beli warga.
GMNI juga mendesak evaluasi total terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak efisien dan membebani keuangan negara. Di sektor hukum, mereka menuntut penegakan supremasi hukum secara murni yang berpihak pada keadilan rakyat bawah (kaum marhaen), bukan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Kebijakan sosial-pendidikan turut menjadi sasaran kritik. Mahasiswa menuntut evaluasi mendalam atas program-program mercusuar pemerintah seperti MBG, KDMP, dan sekolah rakyat yang diindikasikan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. Selain itu, mereka mendesak evaluasi ketat terhadap efektivitas anggaran pendidikan sebesar 20% agar berfokus pada peningkatan mutu dan pemerataan kualitas pendidikan secara nasional.
Di sektor reformasi birokrasi dan keamanan, massa aksi meminta DPR RI segera merevisi UU TNI & POLRI guna menjaga marwah institusi serta iklim demokrasi. Selaras dengan itu, pemerintah diminta menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil dan mengembalikan fungsi tentara ke barak.
Merespons krisis energi, GMNI mendesak evaluasi total terhadap PT Pertamina dan Kementerian ESDM menyusul karut-marut kelangkaan serta tren kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah juga dituntut segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar Rupiah serta memperketat kebijakan impor guna melindungi produsen lokal.
Massa aksi sempat ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Kendati demikian, pertemuan tersebut justru memicu kekecewaan mahasiswa lantaran pihak legislatif dinilai tidak mampu memberikan kepastian politis maupun jawaban tegas terhadap poin-poin tuntutan yang diajukan.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Bung Ramot Simarmata, mengecam keras sikap normatif yang ditunjukkan oleh pimpinan dewan tersebut. Menurutnya, ketidakmampuan DPRD dalam merespons aspirasi lapangan merupakan cerminan nyata dari krisis kepemimpinan saat ini.
“Kami hadir di rumah rakyat untuk menagih komitmen konkret. Sangat disayangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, justru melempem dan gagal menunjukkan sikap tegas. Ini menjadi bukti empiris bahwa wakil rakyat hari ini gagap dalam menghadapi krisis kebijakan yang melanda negara saat ini”
Sebagai penutup, DPC GMNI Kota Medan menyatakan menolak keras segala bentuk praktik politik oligarki dan pemenuhan kepentingan para kroni di dalam birokrasi pemerintahan.
Akibat tidak adanya kepastian dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, GMNI Medan menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil audiensi tersebut. Ramot menegaskan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk menggelar aksi lanjutan dengan estimasi massa yang jauh lebih besar dalam waktu dekat.(*)
