Ketua BPD Desa Tanjung Putus, Kab.Langkat ” Pemberhentian Sepihak Oleh Kepala Desa Kepada 4 Perangkat Desa Tidak Sah “

Suaramedannews.com, Langkat – Kepala Desa Tanjung Putus Nanang Susianto S.Pd.I Kecamatan Padang Tulang, Kabupaten Langkat di duga memberhentikan 4 Perangkat Desa pada September 2022 secara sepihak dinyatakan tidak Sah.

Pemberhentian yang diduga sepihak tersebut dialami 2 Kepala Dusun (Kadus) dan 2 Kepala Seksi ( Kasi ).

Dalam pemecatan yang diduga sepihak tersebut Kepala Desa Nanang Susianto S.Pd.I tidak mempunyai bukti lengkap atas tuduhan yang diberikan kepada 4 perangkat Desa tempat ia memimpin, hal tersebut di jelaskan saat dilakukan rapat Desa di Kantor Balai Desa Tanjung Putus. Selasa, ( 11/10/2022 ) lalu.

Dalam putusan untuk memecat 4 perangkat Desa Nanang (Kades) mengatakan ia telah berkoordinasi dengan mantan camat Padang Tualang (Almarhum) H Ramlan Efendy Lubis mengenai pemecatan keempat perangkat Desa, Namun alasan yang dibuat Kepala Desa tersebut tidak memiliki bukti yang mendukung untuk pemecatan tersebut.

“ Mereka diberikan SP2 karena tidak disiplin dan tidak menjalani seluruh tugas-tugas yang telah kita berikan ” Jelas Kepala Desa Tanjung Putus, Nanang Susianto S.pd.i kepada Wartawan.

Namun hal itu dibantah salah satu Kepala Dusun yang diberhentikan, Ihsan WJ yang menjelaskan dirinya bersama rekannya diberhentikan sepihak oleh kepala desa yang baru saja terpilih tersebut.

“ Anehnya, kami tidak pernah diberikan surat pemberhentian resmi namun Kades justru telah melakukan pengangkatan aparat baru, seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, tersangkut kasus pidana, berhenti sendiri (mengundurkan diri)” jelas Ihsan WJ kepada Wartawan Selasa (11/10/2022).

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Putus Wahidin mengatakan dengan tegas pemberhentian 4 perangkat Desa tersebut dinyatakan tidak sah, sebab tidak adanya Surat Keterangan pemberhentian dari Camat.

Rapat yang dilaksanakan hingga sore itu berakhir dengan keputusan pemberhentian secara sepihak tersebut dinyatakan tidak Sah dan Kepala Desa diberikan waktu 1 Minggu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

(Reporter:Fery Sinaga/Editor:Ridho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *