Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Samosir- Dua guru SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula dimutasi secara mendadak hanya beberapa jam setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Samosir pada 14 April 2025 lalu.
Mutasi ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pembalasan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Samosir, Jonson Gultom, terhadap guru yang bersuara.
Ketua LSM ICW Koordinator Daerah Samosir, Saut Limbong, menyebut tindakan Jonson sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup pemerintahan yang semestinya menjunjung etika birokrasi.
“Ini bukan lagi soal mutasi. Ini intimidasi terselubung. Guru-guru yang menyampaikan keberatan dalam forum resmi justru dimutasi. Ini adalah bentuk represi birokrasi,” tegas Saut, Selasa, (22/04/2025).
Menurut Saut, Jonson Gultom menggunakan jabatannya bukan untuk memperbaiki sistem pendidikan, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri dari kritik.
Saut menegaskan, Kepala Dinas tersebut seharusnya dinonaktifkan sementara untuk kepentingan investigasi, bukan malah diberi ruang untuk menghukum para pengkritiknya.
“Orang seperti Jonson Gultom justru jadi simbol bagaimana kekuasaan di tangan yang salah bisa melumpuhkan dunia pendidikan,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, Saut menyebut bahwa praktik kolusi di balik kebijakan-kebijakan seperti ini tak bisa dipisahkan dari relasi darah antara Jonson dan Bupati Samosir, Vandiko Gultom.
“Perlu saya tegaskan, Jonson adalah adik kandung dari ayahnya Vandiko. Ini bukan sekadar hubungan kerja. Ini nepotisme terang-terangan,” katanya.
Menurutnya, fakta tersebut membuat Jonson seolah kebal dari segala bentuk kritik dan pengawasan, karena dilindungi oleh jaringan kekuasaan keluarga.
Ia menilai, praktik KKN sudah sangat nyata dan terbuka di lingkungan Pemkab Samosir, yang mengorbankan integritas dan akal sehat publik.
“Bagaimana mungkin seorang kepala dinas yang dilaporkan arogan, justru punya kewenangan untuk menghukum guru yang menyampaikan aspirasi? Ini bukan pemerintahan, ini kerajaan keluarga,” ujar Saut dengan nada geram.
RDP yang digelar tertutup pun memperkuat dugaan bahwa pengondisian telah terjadi sejak awal, demi melindungi figur tertentu dari sorotan publik.
“Komisi I DPRD menggelar rapat tertutup, lalu guru dimutasi beberapa jam setelah itu. Apa lagi yang harus dibuktikan?” tanya Saut retoris.
Dari hal ini, ungkap Saut, maka patut diduga penempatan Kadis Dikpora itu kental dengan aroma kolusi, korupsi dana nepotisme.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Samosir, Rohani Bakara, saat dikonfirmasi tidak memberikan respons. Ia memilih bungkam ketika dimintai klarifikasi melalui pesan WhatsApp.
Dari pihak legislatif, Ketua Komisi I DPRD Samosir, Noni Sulvia menyebut bahwa isu mutasi sempat terdengar, namun tidak dianggap sebagai bagian dari agenda resmi pembahasan.
“Kalau cuma katanya, tak perlu dibahas. Lagi pula mutasi bukan ranah kami,” balas Noni singkat, seolah cuci tangan dari gejolak yang muncul.
Namun demikian, Noni mengakui bahwa pihaknya sempat meminta kepada Jonson Gultom agar tidak melakukan mutasi pasca-RDP. Permintaan itu diabaikan.
“Sudah kami sampaikan ke Kadis, sebaiknya tidak ada mutasi. Tapi tetap terjadi. Kami juga kaget,” katanya.
Pengabaian terhadap saran dari legislatif itu menunjukkan bahwa Kepala Dinas Dikpora berjalan tanpa kendali, dan berani menantang sistem checks and balances.
Dua guru yang seharusnya dilindungi justru dikorbankan demi ego kekuasaan dan relasi nepotisme yang kian mencolok di tubuh Pemkab Samosir.
Jika praktik ini terus dibiarkan, maka pendidikan di Samosir bukan hanya kehilangan akal sehat, tapi juga menjadi alat pembungkaman dan dominasi politik keluarga.
(Reporter:Fery Sinaga/*/Red)
