Suaramedannews.com, Medan – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadhan 2026 dan berharap dimasa bulan suci Ramadhan pihak kepolisian bisa menjaga keamanan dengan maksimal.
Direktur LIPPSU, Azhari AM Sinik, menilai berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumut melalui pengawasan distribusi dan koordinasi dengan pelaku usaha merupakan langkah strategis yang perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian pasokan pangan dan ia berharap pihak penegak hukum bisa menindak geng motor dan kenalpot blong yang bisa menggangu khusukan ibadah.
“Kami melihat Pemprov Sumut sudah bergerak melakukan pengendalian, termasuk memastikan distribusi berjalan dan tidak ada penimbunan. Ini langkah yang harus didukung bersama, dan kalau bisa juga kepada Kapolda Sumut dan jajaran harus tegas menindak geng motor dan menindak kenalpot blong” ujar Azhari Sinik di Medan, Rabu (18/02/2026).
Menurutnya, momentum menjelang Ramadhan memang selalu diiringi peningkatan permintaan yang berdampak pada fluktuasi harga. Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar kondisi tetap terkendali dan juga untuk pihak kepolisian bisa menindak ganguan yang timbul di setiap pasar.
LIPPSU juga mengapresiasi komitmen Pemprovsu dan Satgas bersama Dinas Perdagangan dan Sumber Daya Energi yang menegaskan pengawasan terhadap spekulan dan penguatan peran Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas pasar.
Azhari Sinik menambahkan, langkah yang dijalankan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut bersama Sekretaris sekaligus Plh Kadis, Yosi Sukmono, perlu didukung dengan pengawasan berkelanjutan di lapangan agar distribusi bahan pokok tetap lancar hingga ke masyarakat.
“Kita berharap penguatan koordinasi ini terus dilakukan sehingga masyarakat bisa menjalankan Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan pangan,” katanya.
Selain itu, LIPPSU mendorong adanya penguatan komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi stok dan langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kepanikan ataupun spekulasi di pasar. Dan mengingat pemerintah agar senantiasa membangun kerjasama dan komunikasi dengan publik sebagai bagian dari kontrol sosial.
Lembaga tersebut juga menilai kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku distribusi, dan unsur pengawasan akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode Ramadhan hingga Idulfitri.
(Royziki F.Sinaga)