Ratusan Buruh Dari 22 Organisasi Kepung DPRD Sumut

suaramedannews.com, Medan – Sekira pukul 09.00 WIB ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut berdemonstrasi mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Jalan Imam Bonjol No. 5. Rabu, (23/02/2022)

Dibawah komando Rintang Brutu SH sebagai pimpinan aksi dan Mince Simatupang SH, melakukan aksi dengan pembacaan orasi dan pembentangan spanduk bertuliskan Aliansi Buruh Sumut Melawan Jaminan Hari Tua Usia 56 Tahun (Jahat 56 Tahun).

Elemen organisasi Serikat Pekerja Buruh yang turun kejalan kurang lebih 22 organisasi di Provinsi Sumut yakni SPN, KSPI, FSPMI, KSPI, SBMI Merdeka, SBBI, PPMI, KSBSI MP, F-LOMENIK KSBSI, SBSU, SARBUMUSI, SERBUNAS, SERBUNDO, KIKES KSBSI, FTNP KSBSI MP, FSBSI MP, KSBI 92, M2I KBSI, FSP NIBA KSPSI, FSPPP KSPSI, FARKES KSPSI, FSPP KSPSI, SPR, FSP, PAR KSPSI.

Selanjutnya Pimpinan Aksi Rintang Brutu SH membacakan orasi Aliansi Buruh Sumut dengan mengatakan buruh menolak tegas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Tua (JHT).

“Kebijakan tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan kaum buruh Indonesia. Kebijakan itu tidak punya hati nurani kepada kaum buruh di tengah situasi badai PHK tinggi tapi pemerintah malah menangguhkan pengambilan dana JHT buruh di umur 56 Tahun,” ujar Rintang.

Ditegaskannya, Menteri Tenaga Kerja harusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh, bukan malah memiskinkan kaum buruh.

Dia kemudian mengatakan, mengatakan kebijakan-kebijakan Menaker justru lebih bertanggungjawab terhadap keuntungan dan kekayaan para pengusaha.

“Selain itu pihaknya juga mengkritik UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah. Dianggapnya UU tersebut mudah merekrut, mudah PHK, dan buruh dapat diupah murah,” katanya.

Menurut Rintang, aturan PHK semakin mudah dan murah, sistem kerja “perbudakan” outsourching/kontrak semakin bebas dan panjang, upah semakin murah dan pengurangan hak-hak lainnya.

Wanita muda itu mengatakan, sejak berlakunya UU ini, jutaan pekerja sudah di PHK dan banyak yang terdampak pandemi.

“Maka berarti uang jaminan JHT di BPJS Ketenagakerjaan biasanya kami gunakan sebagai modal membuka usaha karena uang pesangon yang diterima sangat murah saat ini,” tegasnya.

Wakil Pimpinan Aksi Mince Simatupang SH memaparkan, tuntutan Aliansi Buruh Sumut ini mengusung lima (5) tuntutan yaitu, satu ; Cabut/Batalkan Permenaker No. 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) usia 56 tahun.

“Kedua, Pecat Menaker Ida Fauziyah. Ketiga Cabut/Batalkan UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Keempat Tolak revisi UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Thn 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, dan Kelima, Batalkan rencana revisi UU No. 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB,” ungkapnya.

Dalam suasana aksi itu tampak beberapa Anggota DPRDSU menerima aksi itu antara lain, Tuahman Purba dan Pdt Berkat Kurniawan Laoli, keduanya dari Fraksi Nasdem, Anita Lubis dari Fraksi Fraksi Demokrat, Gusmiadi dari Fraksi Gerindra.

Selanjutnya, Anggota DPRD Sumut mewakili para anggota DPRD Sumut yang menerima aksi buruh, Anita Lubis mengatakan DPRD Sumut sepakat dengan tuntutan yang disampaikan elemen aksi buruh.

“Kami juga menolak UU No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaatnya Jaminan Hari Tua (JHT) Usia 56 Tahun. Intinya kami sepakat dan setuju dengan 5 tuntutan yang disampaikan Aliansi Buruh Sumut. Hidup buruh,” tegasnya menggema dan disambut yel-yel dari para buruh. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.