Dialog Santai Bung Yusuf Ketua DPD KSPSI AGN bersama Kadisnaker SumutBahas seputar Buruh dan Pekerja

Hidup………Buruh
Hidup………Buruh
Hidup………Pekerja Indonesia

suaramedannews.com,Medan- Podcast yang di adakan di ruangan kerja Kadisnaker Jalan asrama No.143 Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berlangsung cukup hangat , karena topik yang di bicarakan perihal berita – berita yang sangat dan santer dibicarakan oleh kaum Buruh khususnya Buruh di Sumatera Utara ( Sumut ). Senin,14/08/23.

Kehadiran DPD KSPSI AGN Sumut ke Disnaker Sumut disambut hangat oleh pihak Disnaker Sumut , hubungan yang selama ini baik , akan menjadi sangat baik dengan diadakannya pertemuan ini ucap TM.Yusuf di awal pembicaraannya . Ucapan terimakasih kepada Kadisnaker yang menerima DPD KSPSI AGN ATUC ditengah – tengah padatnya kerja Kadisnaker.

M.T Yusuf S.E , M.M  mempertanyakan kepada Kadisnaker Sumut Ir.Abdul Haris Lubis M.Si , diawali dengan isu dan pemberitaan yang begitu hangat di bicarakan di kalangan Buruh/Pekerja yang ada di Sumut yaitu masalah Undang – Undang Cipta Kerja , bagi kamu kaum buruh/kaum pekerja Undang -Undang Cipta Kerja adalah Undang – undang Cilaka . Plesetan – plesetan dari kawan – kawan di lapangan adalah suatu dinamika , jadi kita pun juga harus sport mereka karena mereka adalah pejuang kaum buruhdan pejuang kaum pekerja . Mereka terus berjuang tanpa henti . Undang – undang Cipta kerja yang sama sekali tidak memihak kepada kaum buruh/kaum pekerja yang ada khususnya di Sumut .

Dengan ciri khas senyum yang di miliki Kadisnaker beliau menjawab dengan tenang , Pertanyaan yang di lontarkan kepada saya sangat baik sekali . Undang – undang Cipta Kerja baik itu yang di tanggapi ataupun tidak adalah Undang – undang yang merugikan kaum buruh/kaum pekerja.

Bahwasanya undang – Undang tenaga kerja ini bertujuan , seharusnya undang – undang berpihak kepada kaum buruh atau pun kaum pekerja , semestinya menurut saya undang – undang tenaga kerja harusnya membuka lapangan pekerjaan dan mendorong investasi dari luar untuk membuka lapangan pekerjaan dan tentunya untuk memperbaiki masalah perijinannya .

Tentunya kami bahagian dari pemerintahan menerima dan mencoba mengimplementasikan terhadap terhadap undang – undang itu , walaupun itu ditengah – tengah penolakan kawan – kawan dari serikat buruh dan serikat pekerja .

Tentunya ini akan menjadi delematis bagi pemerinta Provinsi Sumut atas kebijakan itu , karena kebijakan – kebijakan itu datangnya dari pusat ucapnya.

Karena sebenarnya kita bermitra , sehingga kami bukakan ruang berdialog untuk membahas dan membahas permasalahan – permasalahan yang ada khususnya buat kaum buruh/ kaum pekerja tapi kami sudah sampaikan semua aspirasi semua kawan – kawan kaum buruh dan kaum pekerja ke pusat pungkasnya.

( Reporter:Anto/Editor:Supriadi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *