BPBD Provinsi Sumut Berangkatkan Relawan Kemanusiaan ke Aceh Tamiang.

Suaramedannews.com,Medan-Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Defenisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tersebut mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Sesuai prakiraan BMKG puncak curah hujan terjadi bulan November di sebagian besar Wilayah Sumbagut, seperti banjir di Aceh Tamiang, Labura dan lain sebagainya.

Berangkat dari persoalan kebencanaan BPBD Provinsi Sumatera Utara segera melakukan aksi cepat tanggap dengan mengiriim relawan untuk bantuan logistik ke daerah terdampak banjir, ke kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk kepedulian relawan sumut yang tidak. Mengenal sekat -sekat teritorial.

Komunitas yang diberangkatkan adalah “Team Reaksi, Team LSM Penjara, Komunitas Jip Suzuki Katana Indonesia, dan SJ 410 Owner Club” yang dikoordinir Benny YP dari Komunitas Siaga Bencana Sumut.

Pelepasan bantuan logistik dilaksankan di Kantor BPBD jl. Medan-Binjai sebanyak 2 kali pada senin dan selasa tanggal 7 dan 8 November 2022 oleh Sekretaris BPBD Aris, mewakili Kepala BPBD Sumut, Abdul Haris Lubis saat bersamaan mendampingi pihak BNPB pusat untuk meninjau daerah terdampak di wilayah Sumut dan Aceh, khususnya Aceh Tamiang.

Benny menyampaikan kepada awak media, apresiasi sangat diperlukan kepada LSM/ Relawan yang peduli bencana dari BPBD Provinsi, karena LSM tersebut bisa lintas sektoral dan teritorial, untuk itu atas nama Relawan Sumut Benny dari Kogana meminta agar BPBD dapat menjadi bapak angkat dari para relawan yng terdaftar serta menghimbau dan memaksimalkan fungsi stakeholder dalam hal ini Badan Usaha agar dapat menyisihkan keuntungannya untuk bantuan dan program kebencanaan, baik pada saat bencana, pasca bencana.

Sementara Divisi Perekonomian masih menitik beratkan kepada sektor kesehatan dan infrastruktur.

Atas dasar itu Benny mengharapkan perlu keseriusan pihak BPBD Sumut untuk sosialisasi kepada pihak Badan Usaha yang ada di Sumatera Utara untuk ikut bertanggung jawab atas keadaan saat ini dan masa yang akan datang pada persoalan kebencanaan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 tahun 2014 menyebutkan tentang peran serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 12/2014).

Perka ini muncul sebagai mandat dari Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 24 tahun 207,”pungkas Benny.

Hal ini sudah tertera pada Undang – Undang No. 24 tentang kewajiban Badan Usaha ikut urun rembuk penanganan bencana, tentunya harus diperkuat oleh Pergub untuk Juklak dan Juknisnya.

(Reporter:Anto/Editor:Ridho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *