Catatan DOLUS FAU S.E :Kekuatan Politik Demokrasi Semu

suaramedannews.com,Medan- Demokrasi memang bukan sekadar kebebasan menyampaikan pendapat. Begitu pula, dalam sistem pemerintahan, demokrasi belum tegak hanya dengan dibuatnya sistem pemilihan umum.

Demokrasi berarti juga bahwa setiap tahapan pemilu itu harus berjalan dengan sehat dan subur, termasuk kontestasinya. Tanpa itu, demokrasi hanyalah semu.

Dalam arti semu KKBI yaitu  tampak  seperti asli (sebenarnya), padahal sama sekali bukan yang asli (sebenarnya).Dalam dunia demokrasi saat ini,yang selalu menyuarakan tentang perbedaan,biar pun dalam pemikiran tetap terpenjara. nilai nilai tentang kesetaraan tapi tertutup soal keberagaman.Kekuatan baru dalam demokrasi semu itu akan memperngaruhi nilai demokrasi yang sebenaranya yang berintesitas rendah,demokrasi kosong atau rezim hibrida.praktek sistim demokrasi yang besifat semu. Suarakan kebebasan Namun tidak terima kenyataan.

Begitu juga dengan budaya politik masyarakata saat ini,Jaminan Konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat menegaskan bahwa sesungguhnya rakyat berhak menentukan secara demokratis dan bebas, berdasarkan pilihan mandiri, siapa saja yang akan memimpin daerah dan negaranya.

Ini merupakan salah satu wujud demokrasi, yang menempatkan warganegara dalam kedudukan yang bermartabat.

Masyarakata dalam hal ini dapat dimengerti sebagai perilaku,dimana kondisinya masyarakat kurang paham persoalan politik seperti ini
memilih pemimpin daerah tetapi mereka sangat aktif dalam memberi komentar
ketika pemilihan sudah terselengarakan.

Pergeseran warna perilaku pemilih semacam itu tidak lepas dari perubahan-perubahan bahwa para calon yang mereka harapkan bisa melakukan perubahan-perubahan yang tidak bisa berbuat banyak.

Kalaupun ada perubahan-perubahan yang memperoleh banyak keuntungan adalah para calon itu sendiri,harapan demikian berbeda dengan apa yang terjadi pada pemerintahan ordebaru.

Kemenangan Golkar dijadikan alat untuk melegitimasi rezim Orde Baru. Manuver politik demokrasi semu ala Pemilu 1971 lantas dikembangkan oleh Orde Baru untuk pemilu-pemilu berikutnya, bahkan dengan cara-cara lebih frontal.

Situasi demikian para wakil rakyat tidak merasa perlu melakukan konsultasi
dengan para konsituennya.Tapi ketidak puasan terhadap kinerja pemerintah atau para wakil itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghukuman ketidakpuasan itu juga  melahirkan distrust tidak percaya dari para pemilih yang memicu pada suatu kepuasan untuk tidak ikut dalam pemilu dan terlibat dalam partisipasi politik lainnya.

Dalam
situasi demikian proses perubahan yang terjadi di Indonesia tidak saja belum
mampu melahirkan adanya budaya politik kewarganegaraan. Akan tetapi
melahirkan banyak pola budaya-budaya baru yang timbul akibat pergerakan
masyarakat baik itu baik atau buruk yang mempengaruhi jalanya sistem
Sejak awal kalimat “Pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat” selalu di gaung-gaungkan.

Tetapi kenyataannya rakyat sendiri belum dapat melihat dampak positif demokrasi itu sendiri. Banyak Kebijakan-kebijakan untuk rakyat masih tidak terarah dan tidak terealisasikan dengan baik di lapangan. Pelayanan publik pun masih tidak dapat dirasakan hingga kalangan terbawah.

Akan tetapi, pengalaman  Pemilu terakhir menunjukkan betapa parahnya dan seringkali pemilih kecewa dengan calon yang dipilih karena ternyata setelah dipilih, para pemimpin yang tidak mendedikasikan dirinya sebagai pemimpin wakil rakyat yang mempunyai intergritas tinggi dalam  meyuarakan suara yang sesuai  dengan janji-janji kampanye. Mereka hanya memanipulasi demokrasi untuk memenuhi hasrat kekuasaan.

Penggunaan media fasilitas umum, digunakan untuk memoles citra mereka sebagai pemimpin yang seolah-olah melayani kepentingan rakyat, berpihak kepada rakyat, peduli kepada kaum tersisih, dll. Dalam rangka meraih suara yang banyak , mereka juga tidak segan berlaku seperti dermawan dengan membagi-bagikan uang dalam jumlah menakjubkan untuk menarik simpati rakyat. Padahal, penghasilan sebagai pejabat pemerintahan tidak akan sebanding dengan pengeluaran yang amat besar ini. Tidak heran jika setelah berkuasa, korupsi menjadi jalan pintas untuk mengembalikan modal, bahkan menarik keuntungan berlipat.

( Reporter:Rajab Tarigan/Editor:Anto )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *