suaramedannews.com,Medan- H.Syaiful Bahri S.Sos MSP sebagai Ketua Markas Daerah ( Kamada ) LaskarMerah Putih ( LMP ) Sumatera Utara , memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprovsu ) mendapat Opini WTP penghargaan secara berturut – turut untuk yang ke 9 Kalinya. Hal tersebut Beliau sampaikan di Sekretariat Mada LMP Sumut Jalan Aksara No. 80.C Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Jum’at 26/05/23.
“Ini adalah kerja Gubernur Sumut Edi Rahmayadi yang tidak henti – henti nya untuk memajukan Provinsi Sumatera Utara sebagai barometer untuk daerah lainnya. Telah terbukti, Pak Edi itu seorang pekerja keras”.Apa lagi beliau di tempah dari latar belakang seorang militer , yang mempunyai mental baja ujar H.Syaiful pada awak media ini.
Sudah terbukti dengan keberhasilan Pemprovsu kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Tahun Anggaran 2022.Ini merupakan WTP yang Ke 9 kalinya di terima Pemprovsu secara berturut – turut.
Bukan itu saja , Edy juga sudah membuktikan kinerjanya yang sudah di rasakan oleh masyarakat Sumut khususnya contohnya Edy sudah menyelesaikan perbaikan rumah sakit Haji , pembangunan Desa wisata Religi di Desa Besilam Kabupaten Langkat dan masih banyak yang lainnya . walaupun demikian masih ada juga pekerjaan rumah Edy yang belum terselesaikan tapi harus di prioritaskan penyelesaiannya diantaranya Jalan lintas Sumut senilai 2.7 triliun dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana PON tahun 2024 , yang mana Pemprovsu harus segera menyelesaikannya.
Acara penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan , dalam sidang Paripurna tentang Penyerahan LHP BPK – RI atas LKPD Pemprovsu Tahun Anggaran 2022. Acara tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan para wakil ketua serta di hadiri seluruh anggota dewan unsur Forkopimda dan para pejabat.
Anggota V BPK-RI Ahmad Noor Supit dalam paparannya menyampaikan , bahwa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada keuangan dengan standart akuntansi pemerintah , efektivitas sistim pengendalian intren kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan serta cukup pengungkapan ujar Noor Supit dalam paparannya .
( Roporter:Anto/Editor:Supriadi )
