Hari Dialog dan Pengembangan Perbedaan Budaya Sedunia “HAM dan kebebasan”

Suaramedannews.com, Medan – Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pendidikan serta kebudayaan UNESCO mengeluarkan deklarasi melalui resolusi PBB nomor 57/249.

Dimana sebelumnya mencatat sebanyak 75 persen dari konflik yang muncul dan terjadi di seluruh dunia berakar dari dimensi kultural.

Akibat dari masalah tersebut, PBB merasa perlu mencanangkan dialog untuk menjembatani keragaman budaya dengan tujuan agar dunia menjadi lebih damai dengan beragam perbedaan.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki kebudayaan paling beragam dari seluruh dunia.

Menurut Badan Pusat Statistik, tercatat 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.

Indonesia pernah mengalami konflik antar agama.

Tragedi yang terjadi di Ambon kelompok kristen memerangi umat islam.

Konflik dayak dan Madura. 

Sering terjadi konflik budaya (agama, pen) membuat PBB perlu menetapkan Hari Dialog dan Pengembangan Perbedaan Budaya Sedunia yaitu setiap tanggal 21 Mei.

Peringatan Cultural Diversity Day berfungsi memberikan pemahaman tentang perbedayaan Budaya sekaligus memajukan empat tujuan konvensi UNESCO adalah: 

– Mendukung Sistem Tata Budaya yang Berkelanjutan.

– Integrasi budaya dalam pembangunan berkelanjutan.

– Mencapai aliran barang dan jasa budaya yang seimbang sekaligus meningkatkan mobilitas seniman dan profesional dalam budaya.

– Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan.

Berbicara terhadap peringatan Hari Dialog dan Pengembangan Perbedaan Budaya Sedunia tahun 2022 yang diperingati setiap tanggal 21 mei.

Ada empat butir mendasar yang dituangkan dalam resolusi PBB nomor 57/249 apakah akan sesuai dengan ekspektasi masyarakat?? banyak resolusi PBB yang mandul berbenturan dengan kepentingan negara yang berkuasa.

Ini contoh yang sulit terbantahkan,

tercatat sampai saat ini sedikitnya ada 239 resolusi DK PBB tentang penyelesaian sengketa Palestina.

Ada juga resolusi yang tekait genjatan senjata, mengutuk, dan terkait pelanggaran Hukum Internasional, tapi tak sedikit dari resolusi yang diterbitkan itu kemudian di veto oleh AS.

Veto yang kerap digunakan Amerika Serikat menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel melalui PBB.

Dalam resolusi PBB nomor 57/249 hal ini penulis menyoroti butir keempat, Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan, bahwa delapan hari sebelum resolusi ini dicanangkan tepatnya tanggal 16 Mei 2022 terjadi lagi tragedi Seorang Ulama Besar Indonesia yang dihormati puluhan juta umat islam dilecehkan oleh negara tetangga, sebagai umat muslim yang berbudaya tidak rela ulamanya dilecehkan begitu saja.

Untuk itu penulis bertemu dan berbincang dengan Ust H. Mhd. Hasby Al Mawardi, S. Ag senin, 22 Syawal 1443 H/ 23 Mei 2022 M, terkait penolakan Ustad Abdul Somad (UAS)

Berikut bincang-bincang kami.

Saya selaku pribadi maupun Dai kita sebagai umat Islam mestinya marah terhadap perlakuan yang tidak senonoh kepada Guru kita Ustadz Abdul Somad.

Ini melukai perasaan umat Islam, untuk itu saya berpesan mari perkokoh Ukhuwah rajut dan jalin silaturahmi , kepada para ulama, Da’i dan Da’iyah ayomi umat agar terjalin ukhuwah,”ujar Hasby Al Mawardi.

Kekerasan yang dipertontonkan Zionis Israel adalah bentuk budaya, yaitu budaya kekerasan yang mestinya tidak boleh terjadi.

Apakah resolusi demi resolusi yang dikeluarkan DK PBB bisa mencegah konflik?.

Pertanyaan selanjutnya apakah hak veto masih relevan?.

Jawabnya tidak, hal ini dikarenakan hak veto tidak digunakan sebagaimana mestinya dan para pemegang kekuasaan dari Dewan Tetap Keamanan PBB akan selalu memberikan perlindungan terhadap seluruh sekutunya bila terjadi konflik.

Salah satu saja negara pemegang hak veto, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Cina menolak maka buyarlah semuanya.

Penulis : Abdul Aziz, ST

(Pemerhati sosial dan lingkungan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *