suaramedannews.com,Batam- Polemik pengembangan Pulau Rempang, Kota Batam, masih terus bergulir, banyak pihak mempertanyakan sikap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang memilih diam saat rencana investasi yang termasuk dalam Daftar Program Strategis Nasional Tahun 2023 tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Ansar.
Padahal, pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City merupakan program Nasional yang bersifat superprioritas dari pemerintah pusat.
Bagaimana urgensi program Nasional tersebut dapat kita cermati dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
DPD LLMB Kota Batam meminta Gubernur Kepri untuk berani mengambil sikap dan jangan diam seribu bahasa, khususnya dalam penanganan dan upaya yang disuarakan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang Kota Batam.
“Kami sangat menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang terlihat santai ditengah jatuhnya korban baik di tengah masyarakat maupun aparat penegak hukum. Seharusnya, sebagai pelayan masyarakat, beliau wajib melayani rakyatnya,” kata Habsullah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).
Aksi demo ini sempat memanas, bahkan puluhan massa tersebut merusak pagar besi berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian.”DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu Batam juga menyayangkan kekisruhan yang terjadi dalam dua kali demo yang digelar berbagai komponen masyarakat terkait penanganan Rempang Galang”.
“Gubernur atas nama warga yang memilih dia harusnya bisa mengambil sikap terkait relokasi 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang,” ujar Hasbullah.
Sikap Ansar yang memilih tidak berkomentar terhadap penolakan itu pun disayangkan oleh banyak pihak yang dinilai ‘santai’ disaat masyarakat menggelar aksi di depan Kantor BP Batam, Senin (11/09/2023) kemarin.
Sejatinya, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mampu menjelaskan jika proyek pengembangan Rempang merupakan salah satu Program Strategis Nasional, sehingga benturan dapat diantisipasi.
Oleh sebab itu, DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kota Batam meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad lebih memiliki sikap proaktif dan responsif dalam pelayanan terhadap keinginan masyarakat Rempang dan Galang supaya korban yang jatuh akibat kekisruhan dapat dihindari.
Termasuk juga, tambah Hasbullah, Kepala BP Batam yang juga sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tetap berpihak kepada masyarakat dan hal tersebut dapat kita lihat dengan respon serta upaya Pak Wali Kota disaat masyarakat melakukan unjuk rasa dalam 2 kesempatan terakhir.
“Kami minta Wali Kota Batam tetap menyuarakan aspirasi warga Rempang Galang dan Gubernur Kepri mesti memiliki ‘sense of crisis’ supaya tidak ada korban lanjutan saat aspirasi diperjuangkan warga,” pungkasnya.
(Reporter:Afrizal Nasution/Editor:Anto)
