Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Medan – Lebih dari tiga pekan pascabencana banjir, longsor, dan gempa yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–28 November 2025, penderitaan ribuan warga belum juga berakhir. Rumah rusak, lahan pertanian hancur, aktivitas ekonomi lumpuh, dan trauma masih membayangi anak-anak serta lansia di pengungsian.
Namun di tengah krisis kemanusiaan tersebut, publik justru mempertanyakan absennya sikap dan pernyataan resmi Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret maupun suara politik dari pimpinan lembaga legislatif tertinggi di daerah ini. Bila tidak mampu lebih baik mundur sebelum di jolok untuk mundur, jangan berondok dibalik tirai gorden dalam ruangan ketua Dewan.
Kondisi tersebut menuai kritik keras dari Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik. Ia menilai diamnya Ketua DPRD Sumut sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan yang tidak bermoral di saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan.
“Ini bukan sekadar soal kehadiran fisik, tetapi keberpihakan. Rakyat Sumut sedang berada di titik paling lemah, dan justru pada saat seperti inilah suara Ketua DPRD seharusnya paling lantang memperjuangankan rakyat, jangan malah berondok dibalik kain gorden didalam ruangan,” ujar Azhari, Rabu (17/12/2025).
Menurut Azhari, Ketua DPRD Sumut memiliki posisi strategis untuk menekan pemerintah provinsi maupun pusat agar mengambil langkah luar biasa, termasuk mendorong penetapan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Namun hingga kini, sikap tersebut belum terlihat, bak membisu seribu bahasa.
“Kami mempertanyakan, apakah penderitaan rakyat ini tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatian Ketua DPRD? Jika pimpinan legislatif saja diam, lalu kepada siapa rakyat harus berharap?” katanya.
LIPPSU juga menilai bahwa sebagian pejabat terlalu sibuk dengan agenda birokrasi dan kenyamanan jabatan, sementara masyarakat korban bencana harus bertahan hidup dengan bantuan terbatas.
“Kami melihat ironi besar. Di satu sisi rakyat kehilangan segalanya, di sisi lain para pejabat masih menikmati fasilitas negara tanpa empati. Ini ketimpangan moral yang sangat menyakitkan dan tidak berperikemanusian,” tegas Azhari.
Sebagai bentuk solidaritas nyata, LIPPSU mendesak pimpinan DPRD Sumut dan pejabat daerah mengalihkan sebagian gaji, tunjangan, serta anggaran fasilitas untuk bantuan kemanusiaan.
“Bayangkan jika 5.000 ASN menyisihkan Rp250 ribu saja. Itu sudah miliaran rupiah. Belum lagi pejabat TAPD yang menerima TPP hingga Rp150 juta per orang. Dana sebesar itu bisa membangun hunian sementara, memenuhi kebutuhan logistik, bahkan memulihkan ekonomi warga,” papar Azhari.
Ia menegaskan, rakyat tidak membutuhkan pidato panjang, tetapi kehadiran, empati, dan tindakan nyata.
“Jangan hanya piawai mengolah APBD, tetapi gagal membaca jeritan rakyat. Kepemimpinan sejati diuji saat krisis, bukan saat seremonial dan pencitraan,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony (Bung RA) mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna mempercepat penanganan korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Usulan itu mencuat karena pemerintah pusat belum menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional.
Usulan tersebut mendapat dukungan luas, termasuk dari Ketua IKA PMII Sumatera Utara, Safrizal Almalik. Ia menilai langkah tersebut harus dimulai dari pimpinan DPRD Sumut.
“Keteladanan harus dimulai dari Ketua DPRD dan empat Wakil Ketua. Pimpinan dewan memiliki anggaran fasilitas yang sangat besar. Jika dialihkan sebagian saja, dampaknya akan langsung dirasakan rakyat,” kata Safrizal.
Safrizal menambahkan, bantuan yang diberikan seharusnya tidak bersifat simbolik.
“Ini bukan soal memotong seratus ribu rupiah, tetapi soal keberpihakan yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus belum mendapat tanggapan. Sementara itu, jeritan korban bencana terus bergema, menunggu kehadiran negara dan wakil rakyat yang seharusnya berdiri paling depan membela mereka.(*)
(Reporter:Irwan Syahputra/Editor:Royziki F.Sinaga)
