Suaramedannews.com Suara Medan 
Suaramedannews.com, Medan – Pemandangan memalukan terjadi di depan gerbang utama Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Jalan aspal yang berlubang dan membahayakan pengguna jalan hanya “ditambal” dengan karung bekas semen berisi batu dan kerikil.
Foto kondisi itu viral di media sosial pada Rabu (29/7/2026), dan menjadi cermin bobroknya pemeliharaan infrastruktur di depan mata wakil rakyat.
Kerusakan tepat di depan kantor legislatif itu bukan sekadar soal jalan. Publik menilai ini bukti nyata matinya fungsi pengawasan DPRD di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Labura, RBS.
Ironinya makin menjadi. Di saat jalan di depan kantor dibiarkan rusak, APBD Labura justru mengucurkan Rp3,6 Miliar untuk fasilitas pribadi pimpinan dewan.
Rinciannya: Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Rp2,1 Miliar dan Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan Rp1,5 Miliar.
Kontras ini dianggap publik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip efisiensi dan keadilan anggaran.
“Karung di gerbang DPRD itu bukan sekadar tambalan. Itu adalah simbol kebangkrutan moral wakil rakyat,” ujar seorang warga Labura yang enggan dimuat namanya.
Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basri Simanjuntak, melontarkan kritik paling pedas terkait persoalan tersebut.
“Ini bukan hanya gagal pengawasan. Ini arogansi. Ini penghinaan terhadap rakyat Labura,” tegas Hasan Basri di Medan, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo sudah berulang kali memerintahkan efisiensi anggaran. Tapi di Labura, uang rakyat justru dihamburkan untuk kemewahan pribadi.
“Presiden minta efisiensi, Ketua DPRD minta mobil baru. Presiden minta rakyat berhemat, Ketua DPRD minta renovasi rumah Rp2,1 Miliar. Jalan di depan kantor sendiri rusak dibiarkan, pakai karung. Ini bukan wakil rakyat, ini wakil kontraktor,” ujarnya geram.
Hasan Basri menyebut kondisi ini sebagai “skandal prioritas terbalik”. “Kalau jalan di depan kantor saja tidak sanggup diperbaiki, jangan mimpi bisa mengawasi Bupati. Kalau hati nurani masih ada, mundur saja. Jangan jadi beban APBD,” katanya.
Lebih jauh, JAM PMII mendesak aparat penegak hukum turun tangan untuk mengaudit seluruh anggaran.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Labura dan KPK RI segera turun. Audit tuntas anggaran Rp3,6 Miliar itu. Periksa ada tidaknya markup, kongkalikong, dan penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai uang rakyat habis untuk gaya hidup pejabat,” desak Hasan Basri.
Pemkab Labura dan dinas teknis diminta segera melakukan perbaikan permanen di titik tersebut.
Publik juga menuntut Ketua DPRD Labura mengevaluasi total anggaran fasilitas pribadi dan mengembalikan fungsi DPRD sebagai pengawas, bukan sebagai “penghambur uang negara”.
(Royziki F.Sinaga)
