Lindungi Pekerja, GAPKI & Jamsostek Sumbagut Sasar Seluruh Petani Sawit

suaramedannews.com,Medan- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Utara dipimpin Ketua Timbas Prasad Ginting silaturahmi dengan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut di Medan, selasa (19/9/2023).

Timbas Prasad Ginting mengungkapkan, pihaknya siap meningkatkan kemitraan dengan pemerintah khususnya dalam perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja dengan BPJS ketenagakerjaan seperti petani di lingkungan anggota GAPKI.

Dia mengatakan hal tersebut didampingi sejumlah pengurus seperti Wakil Ketua Mino Lesmana, Sekretaris
Syahril Pane, Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Gerry Hervinta dan lainnya.

Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dilansir Wakil Kakanwil Dr. Ir. Sanco Simanullang, rabu (20/09/2023) hadir Kepala Cabang Medan Kota dr. Suci Rahmat, Kakacab Tanjung Morawa Andi Widya Leksana dan sejumlah staf.

Pada kesempatan itu, dibahas juga soal kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) persawitan yang sudah ditetapkan Kemenkeu.

Sebagaimana diberitakan, dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 3,4 triliun.

Jumlah ini telah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran DBH sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023. Dari total nilai transfer sebesar Rp 3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023, Provinsi Riau menjadi penerima terbesar DBH sawit pada tahun ini.

Merujuk pada lampiran beleid tersebut, Riau menerima DBH Sawit terbesar yakni mencapai Rp 83,13 miliar. Sementara Provinsi Sumatera Utara menjadi penerima kedua terbesar dengan nilai Rp 74,86 miliar, dan disusul Kalimantan Barat senilai Rp 65,66 miliar.

“Bulan depan ada rencana pelatihan yang disampaikan para expert yakni tentang prinsip kelapa sawit berkelanjutan RSPO dan ISPO, mohon kehadiran Jamsostek menjelaskan program, ” Ujar Timbas.

“Kami siap memfasilitasi, silahkan bicara K3 dan perlindungan Jamsostek, ” Imbuhnya. (Red)

(Reporter:Anto/Editor:Supriadi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *