Mahasiswa Sumut Bersatu Bagi Selebaran Pelanggaran HAM dan Politik Dinasti di 14 Kampus

Mahasiswa Sumut Bersatu Bagi Selebaran Pelanggaran HAM dan Politik Dinasti di 14 Kampus
Suaramedannews, Medan – Khusus di Sumatera Utara, pembagian selebaran dilakukan mahasiswa di 14 kampus, di antaranya Universitas Sumatera Utara, Unika St Thomas, Universitas HKBP Nomensen Medan, Universitas Panca Budi, UNA Asahan, Universitas Methodis Medan, Universitas MBP, UIN SU, Universitas Simalungun, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, STIE Sultan Agung, Polmed Medan dan STAI. (11/01/2023)

Ada 4 juta lembar selebaran yang dibagikan secara serentak mahasiswa di depan kampus masing-masing untuk menyadarkan rakyat terkait hadirnya calon pemimpin pelanggar HAM dan buruknya politik dinasti.

Mahasiswa dari 899 kampus di 35 provinsi tergabung Mahasiswa Indonesia Bersatu secara serentak hari ini membagikan 4 juta lembar selebaran berisi penolakan atas politik dinasti dan tolak pemimpin pelanggar HAM. Selebaran dibagikan kepada masyarakat, terutama para pengendara yang melintas di jalan-jalan umum yang berada di depan kampus masing-masing.

Febriano selaku kordinator dari Unimed mengatakan, “kami membagikan selebaran agar masyarakat mendapat informasi yang benar terkait bahaya politik dinasti. Selain itu, masyarakat juga tercerahkan dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2024.”

Febriano menjelaskan, Kami menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan intimidasi, penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Jangan sampai presiden terpilih nantinya adalah orang-orang yang memiliki dosa masa lalu terkait pelanggaran HAM berat, seperti penculikan para mahasiswa/aktivis pada peristiwa 1998.

Dalam pernyataan sikap Mahasiswa Indonesia Bersatu diterima media menyebutkan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun dinasti politik dengan memaksakan anaknya Gibran Rakabumi Raka telah mencederai cita cita reformasi dan struktur demokrasi dan menjadikan negara Indonesia menjadi celaan di seluruh negara di dunia ini.

Renaldo Diaz kordinator dari Universitas Sumatera Utara menambahkan, “kami tidak mau Negeri ini dinodai dengan Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM. Kami mau Indonesia nantinya punya pemimpin yang terlepas dari kesalahan kesalahan kelam itu.”

Mahasiswa Indonesia Bersatu mengingatkan Presiden Jokowi sebaiknya kembali membuka sejarah bahwa perlawanan tak pernah berhenti walau hasil pemilu 1997 Soeharto dilantik akan tetapi pada bulan Mei 1998 atau 71 hari kemudian ia ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa.

“Kami akan terus bergerak membangun gerakan moral yang terorganisir untuk tetap menolak sejalan dengan gerakan politik dinasti yang dibangun Jokowi dan mengcegah penghapusan sejarah pelanggaran HAM yang telah terjadi”, pungkas Diaz.(Rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *