Bupati Deliserdang “tunggu hasil evaluasinya 6 bulan, untuk Kades Perdamean Kec. Tanjung Morawa dipulihkan kembali atau malah pemberhentian tetap”

Suaramedannews.com, Deliserdang – Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan angkat bicara terkait tindakannya yang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap oknum Kepala Desa (Kades) Kecamatan Tanjung Morawa berinisial THS (52).

Ashari mengaku karena yang bersangkutan menjadi Kades Terpilih pada penyelenggaran Pilkades 18 April lalu makanya tetap dilakukan proses pelantikan terhadap yang bersangkutan bersamaan dengan 303 Kades terpilih lainnya pada 20 Mei lalu.

Namun karena ada keresahan dari masyarakat dianggap perlu diambil tindakan terhadap oknum Kades yang diduga telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan warganya sendiri.

“Mengenai prilaku Kades, itu sesungguhnya hanya bisa dikatakan benar terjadi, sah terjadi harus melalui proses hukum seperti dari Pengadilan maupun proses musyawarah. Terhadap Kades Perdamean ini ada sesuatu yang membuat semua pihak yakin sepertinya memang benar terjadi sesuatu yang dianggap meresahkan, apalagi ada foto-foto yang beredar,”ujar Ashari.

Disebut Ashari karena sampai kini belum ada sangkalan terhadap foto-foto yang beredar karena itu kemudian dilakukan tindaklanjut oleh Inspektorat.

Gunanya untuk mengetahui apakah memang benar terjadi seperti itu atau tidak, Ashari menyebut kalau dirinya juga sudah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.

“Dari hasil pemeriksaannya memang menunjukkan foto (yang menyebar di media sosial) itu benar, peristiwa itu benar terjadi (ada perselingkuhan dan perzinahan) dan ada keresahan masyarakat. Oleh karenanya sesuai dengan kewenangan Bupati dilakukan pemberhentian sementara terhadap Kades yang bersangkutan selama 6 bulan,”kata Ashari.

Ashari menyebut Sekretaris Desa telah ditunjuk untuk menjadi pelaksana.

Selama enam bulan sanksi pemberhentian sementara dilakukan ia juga memerintahkan agar Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Camat melakukan evaluasi terhadap kondisi jalannya Pemerintahan Desa di daerah tersebut.

Disaat itu juga ditegaskannya Pemkab memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa keberatan untuk memproses apa yang terjadi secara hukum.

“Nanti dalam kurun 6 bulan ini berdasarkan hasil keputusan hukum yang mengikat dan atau dengan pantauan Inspektorat, PMD dan Camat akan memutuskan tindaklanjut terhadap yang bersangkutan. Kita tunggu hasil evaluasinya 6 bulan ini dan hasilnya nanti bisa dipulihkan kembali atau malah pemberhentian tetap,”ucap Ashari.

Untuk Kades lainnya ia mengingatkan kalau Kabupaten Deliserdang memiliki visi maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebhinekaan.

Ia berharap agar semua pihak baik masyarakat maupun pejabat untuk berusaha menjadi bagian dari visi tersebut.

Ketika ada hal-hal yang menunjukkan sikap non religius dan membuat keresahan di masyarakat atau jadi perhatian publik maka akan tetap diambil tindakan.

(Reporter:Anto/Editor:Supriadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *