Diduga Oknum Kadis Di Samosir Arahkan Kepala Sekolah dan Guru Memilih Salah Satu Partai dan Caleg, Saat Masa Tenang

Suaramedannews.com, Samosir – Diduga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir arahkan Kepala Sekolah dan Guru untuk memilih salah satu calon legislatif (Caleg).

Hal itu diduga terjadi, pada saat Kadis Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Samosir (JG) saat melakukan rapat kerja kepada beberapa kepala sekolah di Hotel V, Kecamatan Pangurururan, Kabupaten Samosir pada Selasa,(13/2/2024).

Diduga rapat kerja yang diadakan sekaligus mengarahkan Kepala Sekolah yang berada didapil 4 agar memilih salah satu Partai dan Caleg untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Yang sebelumnya diduga sempat melakukan rapat yang sama untuk dapil 1, dapil 2, dan dapil 3.

Dari hasil rekaman yang dimiliki para awak media, oknum Kadis tersebut diduga mengarahkan Kepala Sekolah dan guru yang berada di dapil 4 agar memilih salah satu partai dan caleg untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Diketahui atas dugaan tersebut salah seorang wartawan disalah satu media online di Sumatera Utara (Ry)dan tokoh pemuda Samosir (Brs) didampingi beberapa orang wartawan Sumatera Utara yang bertugas di Samosir (FS) dan (VS) sebagai saksi pelapor, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan kode etik Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat Desa dan Kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Namun sangat disayangkan laporan awak media sebagai sosial kontrol kebawaslu Samosir dengan Nomor Laporan : 001/Reg/LP/PL/Kab.Samosir/02.21/II/2024 tidak diteruskan oleh Bawaslu Samosir Tampa memberikan penjelasan atau keterangan yang jelas.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pidato Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Suhadi Sukandar Situmorang saat memberikan sambutan dihadapan peserta yang berasal dari para jurnalis dan mahasiswa berbagai Kampus.

“Siapa pun warga Negara Indonesia, termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS,” kata Hasyim Selasa malam.

“Dan juga mendokumentasikan proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar, atau mengambil video,” ujarnya.

Nantinya, kegiatan penghitungan suara akan dimulai dari menghitung suara untuk pemilu presiden, kemudian dilanjutkan untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hasyim juga mengatakan ajakan tersebut dalam rangka untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan atau manipulasi suara.

“Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu, terutama kegiatan puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS,” kata dia

Senada dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu Sumut Yang di Wakili Suhadi Sukandar Situmorang mengatakan bahwa Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri melakukan pengawasan.

“Jumlah personil Bawaslu sangat terbatas, sementara tahapan pemilu itu terdapat kerawanan yang berpotensi terjadi dimanapun, karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Suhadi saat memberikan sambutan dihadapan peserta yang berasal dari para jurnalis dan mahasiswa berbagai kampus di Medan.Jumat,(01/12/2023).

Adanya pertemuan dengan topeng rapat kerja di Hotel V tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, (BP) ketika dikonfirmasi wartawan pada Rabu, 14 Februari 2024.

“Benar ada pertemuan rapat kerja khusus guru dan Kepala sekolah di Sianjurmula, Harian dan Sitiotio yang di hadiri Pak Kadis Pendidikan sekitar pukul 14.30 WIB, saya tidak hadir karena mengikuti pertemuan lainnya,” ujar (BP).

Mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu dan kenetralan ASN yang diduga dilakukan Kadispora (JG) Wakil Ketua DPW Provinsi Sumatera Utara Partai Nasdem Bidang Pariwisata dan Industri Dra. Murniati Tobing, M.Si berharap Bawaslu dan KPU bisa menindaklanjuti dugaan tersebut dan jika benar terbukti perlu diskualifikasi Caleg tersebut.

Wakil Ketua DPW Provinsi Sumatera Utara Partai Nasdem Bidang Pariwisata dan Industri Dra. Murniati Tobing, M.Si Yang Juga Dosen di salah satu Kampus Ternama di Kota Medan,(ist.Dok,(Murniati Tobing)

“Bila memang benar seperti itu, maka Bawaslu dan KPU harus menindaklanjuti temuan temuan tersebut, jangan di biarkan berlalu.dan bila perlu di diskualifikasi para calegnya, ASN kan harus Netral sesuai dari amanat UU”tegas Dra.Murniati Tobing,M.Si yang juga Dosen disalah satu Universitas ternama di Kota Medan.Kamis,(07/03/2024).

Senada dengan Wakil Ketua DPW Provinsi Partai Nasdem Pemerkasa Kabupaten Samosir Sangkap Sihotang meminta kepada Gakumdu bisa menuntaskan permasalahan saat ini, beliau juga meminta Gakumdu untuk memeriksa CCTV yang terpasang di lokasi pertemuan tersebut.

“Saya meminta kepada Gakumdu Samosir kalau bisa periksa CCTV dilokasi pertemuan tersebut, dan jika perlu siapapun orangnya yang merusak Demokrasi Samosir harus diperoses”kata Sangkap Sihotang,Kamis,(07/03/2024).

Tokoh Masyarakat, Eben Ezer Situmorang mengungkapkan, bahwa hal tersebut sudah melanggar netralitas ASN dan pemilu. “Di Samosir ini tidak dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang bobrok seperti itu. Maka kadisnya itu harus diganti, apabila tidak diganti maka Bupati yang diganti” ungkapnya,

Ditambahkan Eben Ezer Situmorang sebelum rakyat datang ke Kantor Bupati Samosir, maka bupati harus ambil langkah untuk menggantikan kadis tersebut.

“Rakyat Samosir ingin maju dan ingin pemerintahan yang baik. Apabila kadis tersebut tidak diganti, maka bupati yang diganti,” Tegasnya

Senada dengan Eben Ezer Situmorang Joko Sinaga selaku tokoh pemerhati Samosir saat diminta tanggapannya mengenai informasi rekording suara yang diduga suara kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Samosir (JG) yang beredar dibebarapa di Groub WhatsApp di Kabupaten Samosir mengatakan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kadispora (JG) selaku ASN mestinya harus di proses secara Hukum.

Pemerhati Samosir Joko Sinaga.(ist/Dok.Joko Sinaga)

“Netralitas (JG) selaku ASN dipertanyakan, Pihak Gakumdu Samosir sepertinya saya duga tidak berdaya untuk mengusut kelakuan (JG) di perhelatan Pileg Kab.Samosir”kata Joko Sinaga, Rabu,(06/03/2024).

“Bisa jadi Para Kepsek dan guru dari 3 Kecamatan,merasa di intimidasi oleh kadis, dengan mengarahkan pilihan ke salah satu partai berwana biru, pelanggaran yang dilakukan telah menodai pesta demokrasi di Indonesia,khusunya di Samosir”lanjutnya

Ditambahkan, Joko Sinaga menduga Pihak Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu Samosir, Polres Samosir, dan Kejaksaan sudah diatur oleh Oknum Kadispora.

“Semua orang tau jika Kadispora kerabat dari Samosir 1, dari dugaan ini telah mencoreng wajah Demokrasi di Kabupaten Samosir”

“Diminta kepada Gakumdu Samosir,supaya memproses (JG) selaku Kadispora Pemkab Samosir” tutupnya

Ketua Bawaslu Samosir Robinson Simarmata saat di Konfirmasi terkait dugaan pelanggaran pemilu yang di lakukan Kadispora mengatakan jika ketiga komisioner sedang berada di Medan dalam rangka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Propinsi dan Konsultasi Program Pasca Pemilu.

“Maaf Sahabat²…Berhubung keterbatasan waktu belum sempat melayani teman²..Untuk konfirmasi hal² terkait penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Samosir, kami layani di kantor Bawaslu Samosir saja ya, Jumat 8 Maret 2024 jam 10.00 WIB. Kami, ketiga komisioner Bawaslu masih di Medan dalam rangka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Propinsi dan Konsultasi Program Pasca Pemilu. Sekali lagi, mohon maaf dan maklum.Terimakasih. Salam AWAS”kata Ketua Bawaslu Samosir.Rabu,(06/03/2024).

Sebelumnya Kadispora Samosir (JG) yang juga hoby Gonta ganti nomor dan memblokir nomor melalui stafnya (AS) pada tanggal 15 Februari 2024 dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran pemilu, namun ketika diminta nomornya yang aktif (AS) mengatakan meminta izin terlebih dahulu kepada (JG). Sampai berita ini dinaikan (AS) Staf Dispora belum juga memberikan nomor Kadispora untuk konfirmasi.

(Reporter:Fery Sinaga/red/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *