Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Kepung DPRD Sumut

Suaramedannews.com, Medan – Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (13/4/2022).

Gelombang aksi pertama datang dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Utara.

Kedatangan mereka disambut personel kepolisian yang sudah berjaga sebelumnya di lokasi.

Setibanya di depan Gedung DPRD Sumut mahasiswa langsung berorasi. Tak lama kemudian, perwakilan legislatif datang menyambut.

Terdapat setidaknya beberapa poin aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.

Koordinator aksi, Riki, menyampaikan, mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah agar segera menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok dan berbagai komoditas lain yang belakangan melambung. Termasuk harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kemudian, mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janjinya semasa kampanye dulu.

“Jokowi harus berkomitmen untuk menuntaskan janjinya,” ujar Riki.

Setelah mendengarkan orasi massa, Ketua DPRD Sumatra Utara Baskami Ginting yang datang menyambut mahasiswa menyampaikan tanggapannya.

Politikus PDIP ini berjanji akan menyalurkan aspirasi demonstran. Di sisi lain, Baskami juga menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa soal penundaan Pemilu.

Aksi berlanjut setelah bergabungnya Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyambangi Gedung DPRD Sumut.

Tuntutan mereka meminta agar pemindahan ibu kota negara dikaji ulang serta menganulir berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kebijakan-kebijakan itu sangat tidak berpihak kepada rakyat, apalagi dalam kondisi sulit sekarang. Pemerintah justru menaikkan harga BBM,” teriak orator lain Irwan Maranata Siregar.

Berikut beberapa poin tuntutan mahasiswa

1. Menuntut Evaluasi sistem pembangunan IKN Nusantara.

2. Mewujudkan penyetaraan pendidikan di daerah tertinggal.

3. Menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN.

4. Menuntut optimalisasi serta pengawasan ketat terhadap kinerja BUMN.

5. Menolak kenaikan BBM jenis Pertamax.

6.Menolak kenaikan harga pangan.

7. Menuntut pemerintah atas melonjaknya utang negara.

8. Mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Luhut Binsar Pandjaitan dari kabinet

9.Menuntut pemerintah agar melakukan penyetaraan infrastuktur

10. Menolak wacana kenaikan (Liquefied Petroleum Gas (LGP) subsidi 3 kilogram.

(Penulis:Ridho/Editor:Royziki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.