Proyek Provinsi Sumut menjadi Sorotan di Padangsidimpuan Berpotensi Merugikan Keuangan Negara Rp 844.017.760,-

Suaramedannews.com, PadangSedimPuan – Proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara (UPTD Padangsidimpuan), kini resmi memasuki tahap penyidikan setelah melalui proses penyelidikan, Kamis, (27/06/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar, SH, MH, dalam konferensi pers hari ini menyatakan, “Kami telah melakukan penyelidikan terhadap hasil pekerjaan penataan Alun-Alun Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023, yang sumber dananya berasal dari APBD Sumatera Utara.”

Lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar menjelaskan, “Berdasarkan hasil expos bersama tim jaksa penyelidik dan jaksa di Kejaksaan Padangsidimpuan, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada UPTD PUPR Padangsidimpuan dalam pekerjaan penataan Alun-Alun Kota Padangsidimpuan, resmi kami naikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.”

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa proses penyelidikan ini melibatkan permintaan keterangan dari pihak terkait serta pemeriksaan lapangan oleh Tim Ahli Teknis.

“Kami mendapatkan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kasus ini kami naikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan per tanggal 27 Juni 2024,” tambahnya.

Diungkapkan juga bahwa anggaran proyek ini mencapai Rp 4.791.905.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 4.690.678.300,- dan juga CV ILHAM JAYA MANDIRI sebagai pelaksana dengan No Kontrak : 602/UPTD.PUPR/PSP/1356/2023 Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kejanggalan.

“Fakta menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang benar, dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian yang didukung oleh sertifikat kompetensi,” ujar Kajari Lambok Sidabutar

“Selain itu, penyedia, PPK, maupun konsultan pengawas tidak pernah melakukan uji mutu terhadap hasil pekerjaan, namun sudah diserahterimakan.” tambahnya.

Ketika dilakukan uji mutu yang dilakukan oleh tim ahli konstruksi menemukan adanya kekurangan volume pada hasil pekerjaan, yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 844.017.760,-

Reporter:Suhartono/Editor:Royziki F.Sinaga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *